Kolak Candil: Relawan TIK Kota Cirebon Terima Donasi dari Alfimart dan Good Taste

Ketua Relawan TIK Kota Cirebon menyerahakan donasi kepada LKSA di Giat Kolak Candil

 

Cirebon, 21 Maret 2025 — Relawan TIK Kota Cirebon kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Kolak Candil, sebuah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendukung masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Salah satu bentuk dukungan yang diterima dalam kegiatan ini adalah donasi dari Alfimart dan Good Taste, yang disalurkan melalui Cirebon Suara bekerja sama dengan Relawan TIK Kota Cirebon.  

Dalam foto yang diabadikan saat kegiatan, perwakilan dari Relawan TIK Kota Cirebon yaitu Ketua Relawan TIK Kota Cirebon Bayu Purnama menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, termasuk beras dan peralatan makan, kepada pihak LKSA. Donasi ini diharapkan dapat membantu Yayasan atau LKSA yang membutuhkan serta mempererat solidaritas.  

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian dari Alfimart dan Good Taste yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi yayasan atau LKSA dan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi," ujar Ketua Relawan TIK Kota Cirebon.  

Program Kolak Candil sendiri terus berupaya menghadirkan inovasi sosial dan edukasi digital bagi masyarakat, dengan menggandeng berbagai pihak dalam sinergi yang positif. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa gotong royong dan kolaborasi dapat memberikan dampak besar bagi komunitas.

Acara Kolak Candil ini akan berakhir ditanggal 25 Maret 2025, dan insya allah akan dilanjutkan kembali di tahun yang akan datang, tutup Bayu Purnama.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, Relawan TIK Kota Cirebon optimis dapat terus melanjutkan program-program yang bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat.

Erry Yudhistira Gelar Reses di Kedungwungu dan Sitopeng, Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Infrastruktur dan Layanan Publik

 

Anggota DPRD Erry Yudhistira Ramadhan saat sedang reses ke masyarakat

Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Golkar, Erry Yudhistira Ramadhan, melaksanakan reses di dua lokasi berbeda, yakni di RW 02 Kedungwungu, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada Selasa (18/03/2025), serta di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada reses sebelumnya. Kedua kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Erry untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat setempat terkait berbagai masalah yang mereka hadapi.

Pada reses di Kedungwungu, warga setempat mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama mengenai kondisi infrastruktur yang rusak dan masalah banjir yang sering terjadi setiap musim hujan. Salah satu warga menyampaikan, "Mohon untuk Pak Dewan agar aspirasi warga mengenai infrastruktur diperhatikan. Di sini sering banjir, jadi kalau musim hujan kami khawatir." Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase yang selama ini menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

Erry Yudhistira menanggapi dengan serius keluhan warga, dan mengungkapkan bahwa banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses. "Selain masalah jalan, warga juga menginginkan perbaikan sistem drainase. Memang, drainase di sini sudah lama menjadi masalah, terutama saat musim hujan, yang menyebabkan banjir menggenangi pemukiman," jelas Erry. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi prioritas bagi dirinya dan akan segera dibawa dalam rapat di DPRD Kota Cirebon.

Erry menyebutkan bahwa ia merasa senang bisa mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga, karena dengan begitu ia bisa lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. "Aspirasi yang disampaikan warga ini akan menjadi pekerjaan rumah saya. Saya akan membawa semua aspirasi ini ke rapat di DPRD dan akan saya usulkan untuk segera ditindaklanjuti," ujar Erry.

Di sisi lain, pada reses yang dilaksanakan di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, sebelumnya, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi serupa, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya. Mereka berharap agar kebutuhan dasar ini dapat segera dipenuhi guna meningkatkan kualitas hidup warga di lingkungan tersebut. "Kami sangat berharap pembangunan infrastruktur yang lebih baik agar kehidupan kami lebih nyaman dan aman," ujar seorang warga Sitopeng.

Erry menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan pada reses ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan legislatif. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam menyampaikan permasalahan mereka melalui forum-forum resmi agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat. "Masyarakat dan pemerintah daerah harus terus bersinergi untuk mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan," ujar Erry.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap aspirasi masyarakat, Erry juga mengungkapkan bahwa ia akan terus memperjuangkan agar perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan. "Ini adalah prioritas saya, dan saya akan terus mendorong agar proses ini berjalan sesuai harapan warga," tutupnya.

Pelarangan Live Music Selama Ramadan di Cirebon 2025, Pekerja Seni Musik Lakukan Protes

Surat Edaran Wali Kota Cirebon

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon resmi melarang pertunjukan live music di kafe, restoran, dan hotel selama bulan Ramadan 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.13.1/SE.5-DISBUDPAR, yang juga mengatur penutupan tempat hiburan malam, seperti klub malam, diskotek, pub, karaoke, dan panti pijat, mulai dua hari sebelum Ramadan hingga dua hari setelah Idulfitri 1446 H.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati kesucian bulan Ramadan. Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan dari para pekerja seni musik di Cirebon. Sejumlah paguyuban musisi lokal menggelar aksi protes di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, menuntut kebijakan yang lebih adil bagi mereka.

Perwakilan pekerja seni, yang tergabung dalam Paguyuban Musisi Cirebon (PMC), menyatakan bahwa larangan total terhadap live music sangat merugikan mereka. Menurut mereka, Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi musisi untuk tetap berkarya dalam suasana yang lebih religius, bukan malah kehilangan mata pencaharian.

"Kami tidak menolak aturan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi yang lebih manusiawi. Jika hiburan malam ditutup, setidaknya live music akustik dengan lagu-lagu religi masih diperbolehkan di kafe dan restoran," ujar Rizky, salah satu perwakilan PMC, dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, para musisi juga membawa alat musik mereka dan memainkan lagu-lagu bertema spiritual sebagai bentuk simbolis bahwa musik bisa menjadi bagian dari suasana Ramadan. Mereka menegaskan bahwa tidak semua bentuk live music bersifat mengganggu kekhusyukan ibadah.

Sementara itu, sebagai bentuk alternatif hiburan, Pemerintah Kota Cirebon menggelar Festival Ramadan 2025 yang menampilkan lomba obrog, peragaan busana muslim anak, serta bazar takjil. Namun, para musisi menilai bahwa festival ini tidak cukup untuk menggantikan dampak dari larangan live music terhadap keberlangsungan profesi mereka.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Cirebon belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para musisi. Mereka berharap ada dialog terbuka agar aturan ini bisa lebih fleksibel tanpa mengurangi esensi penghormatan terhadap bulan suci Ramadan.

Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Dipercepat, Pemerintah Umumkan Jadwal Resmi

 

Konferensi Pers Kemenpan RB

Jakarta, 17 Maret 2025 – Pemerintah resmi mengumumkan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan lebih cepat, dari yang semula dijadwalkan pada Oktober 2025 menjadi Juni 2025.  

Sementara itu, pengangkatan PPPK tetap akan berlangsung paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan arahan dari Presiden, dengan tujuan memastikan pelayanan publik yang lebih optimal serta memperhatikan hak-hak ASN, termasuk penempatan dan kesejahteraan mereka.  

Konferensi pers ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menyaksikan rekaman acara tersebut melalui platform media sosial resmi Kemenpan RB.  

Kebijakan percepatan pengangkatan ASN ini disambut baik oleh berbagai pihak, terutama para calon pegawai yang telah menunggu kepastian status mereka. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat sektor pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas birokrasi di berbagai daerah.

Wali Kota Cirebon Tinjau Lokasi Banjir di Penyuken, Ajak Warga Lebih Peduli Kebersihan Lingkungan

 

Wali Kota Cirebon memberi arahan kepada Ketua RW

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait, turun langsung meninjau lokasi banjir di wilayah Penyuken, Kelurahan Harjamukti, pada Sabtu (15/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah penanganan segera dilakukan agar dampak banjir dapat diminimalisir.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam memastikan saluran air tidak tersumbat sampah. Ia mengingatkan bahwa penyumbatan drainase menjadi salah satu penyebab utama banjir di daerah rawan genangan air seperti Penyuken.

"Kami mengajak seluruh warga untuk lebih peduli terhadap kondisi saluran air di sekitar rumah masing-masing. Pastikan aliran air tetap lancar agar tidak terjadi genangan yang berpotensi menyebabkan banjir," ujar Effendi Edo.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mempercepat langkah penanganan banjir dengan melakukan normalisasi sungai dan perbaikan drainase. Wali Kota juga menginstruksikan dinas terkait untuk segera mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara berkala, serta melaporkan kejadian darurat melalui layanan panggilan 112 yang dapat diakses secara gratis.

Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan risiko banjir di wilayah Penyuken dan Kota Cirebon dapat ditekan, sehingga kenyamanan dan keselamatan warga tetap terjaga. 

Dua Balita Hanyut di Cirebon, Ditemukan Tak Bernyawa

Dokumentasi Dua Balita Meninggal Dunia

Cirebon, 15 Maret 2025 – Dua balita, Arjun (2) dan Aida Sakila (2), ditemukan meninggal dunia setelah hanyut di aliran sungai kecil di kawasan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kejadian tragis ini terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15.30 WIB.  

Menurut keterangan saksi, kedua balita tersebut sedang bermain bersama tiga temannya di sekitar sungai kecil. Diduga, mereka terpeleset dan terbawa arus deras akibat tingginya debit air. Menyadari anak-anak mereka hilang, pihak keluarga segera melakukan pencarian dan akhirnya menemukan kedua korban tak jauh dari lokasi kejadian.  

Petugas kepolisian dari Polsek Cirebon Selatan Timur bersama tim identifikasi Polres Cirebon Kota segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan evakuasi. Kedua korban kemudian dilarikan ke RS Ciremai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, setelah diperiksa, dokter menyatakan keduanya telah meninggal dunia.  

Kapolsek Cirebon Selatan Timur mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap anak-anak yang bermain di sekitar aliran air, terutama saat musim hujan yang meningkatkan risiko banjir dan arus deras.  

Kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

542 PPPK Kota Cirebon Tertunda Setahun, Pemerintah Dinilai Ingkar Janji

Forum PPPK Kota Cirebon Audiensi ke Sekretaris Daerah Kota Cirebon Dr Drs Agus Mulyadi MSi

  

CIREBON – Sebanyak 542 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 di Kota Cirebon kembali harus menelan kekecewaan mendalam. Harapan mereka untuk segera menerima Surat Keputusan (SK) sebagai ASN PPPK pada 1 Maret 2025 pupus, setelah pemerintah secara sepihak menunda pengangkatan mereka hingga 1 Maret 2026.  

Penundaan ini menuai kritik keras, mengingat para PPPK telah melewati seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Mereka dinyatakan lulus, bahkan Nomor Induk Pegawai (NIP) sudah diterbitkan. Namun, alih-alih menerima SK, mereka justru harus menunggu satu tahun lagi tanpa kepastian yang jelas.  

Harapan yang Sirna

Kusmana MSi, perwakilan Forum PPPK Tahap 1 Kota Cirebon, mengungkapkan kekecewaannya.  

"NIP sudah ada, istilahnya kami tinggal terima SK saja, eh malah ditunda satu tahun," ujarnya kepada media, Kamis (13/3/2025).  

Keterlambatan ini tidak hanya menghambat hak para PPPK, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi sebagian dari mereka. Kusmana menyoroti bahwa di antara 542 PPPK tersebut, beberapa di antaranya akan memasuki masa pensiun sebelum sempat merasakan status sebagai ASN PPPK.  

"Ada yang kemungkinan pensiun sebelum menerima SK. Ada juga yang mungkin hanya merasakan status PPPK selama beberapa bulan saja karena TMT (Terhitung Mulai Tanggal) baru dimulai 1 Maret 2026," lanjutnya.  

Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab  

Penundaan ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dan ingkar janji dari pemerintah. Para PPPK yang telah lama mengabdi berharap agar kebijakan ini segera dikaji ulang demi keadilan bagi mereka.  

"Kami mohon solusi. Kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dipertaruhkan. Pembuatan kebijakan harus berdasar pada kepentingan publik, bukan keputusan sepihak yang merugikan banyak orang," tegas Kusmana.  

Dengan kondisi ini, ratusan PPPK di Kota Cirebon kini hanya bisa berharap agar pemerintah segera mengubah keputusan tersebut. Mereka telah melewati berbagai tahapan seleksi dengan perjuangan panjang, namun kini harus menghadapi ketidakpastian yang menyakitkan.  

Apakah pemerintah akan mendengar jeritan mereka, atau justru membiarkan harapan mereka sirna begitu saja?