Cirebon Suara: Media Online Generasi Z yang Hadir untuk Mengawal Transparansi Pemerintahan Kota Cirebon

Cirebon SETARA Berkelanjutan harus kita dukung penuh

CIREBON SUARA – Di tengah pesatnya perkembangan informasi digital, masyarakat membutuhkan media yang tidak hanya cepat menyampaikan berita, tetapi juga mampu menjaga objektivitas, independensi, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Berangkat dari semangat tersebut, Cirebon Suara hadir sebagai media online yang dikelola oleh Generasi Z dengan komitmen menjadi ruang informasi, edukasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Cirebon.

Sebagai media yang lahir dan berkembang di Kota Cirebon, Cirebon Suara memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Cirebon Suara berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah melalui pemberitaan yang berimbang, berdasarkan fakta, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi maupun tanggapan.

Kami meyakini bahwa fungsi media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam sistem demokrasi. Kritik yang kami sampaikan bukan bertujuan menjatuhkan siapa pun, melainkan menjadi masukan yang konstruktif agar pelayanan publik terus mengalami perbaikan.

Cirebon Suara akan terus mengawal berbagai kebijakan, program, maupun pelayanan yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Pengawasan tersebut meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Kami percaya bahwa setiap rupiah yang berasal dari pajak masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab dan setiap program pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh sebab itu, kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengangkat berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Di sisi lain, Cirebon Suara juga memberikan apresiasi kepada setiap OPD maupun aparatur pemerintah yang menunjukkan kinerja baik, menghadirkan inovasi pelayanan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Media harus mampu menghadirkan kritik yang objektif sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi.

Kami berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat semakin terbuka terhadap informasi publik, responsif terhadap kritik yang membangun, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, visi dan program pembangunan yang dijalankan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon dapat terlaksana secara optimal demi kemajuan Kota Cirebon.

Cirebon Suara akan terus berdiri bersama masyarakat. Kami tidak berpihak pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu, tetapi berpihak pada kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, dan kemajuan Kota Cirebon.

Karena bagi kami, informasi bukan sekadar berita, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pajak Restoran di Kota Cirebon, Sudahkah Seluruh Pelaku Usaha Memenuhi Kewajibannya?

 

Pemkot harus bisa laksanakan penagihan tanpa tebang pilih

CIREBON SUARA – Sektor kuliner di Kota Cirebon terus berkembang. Restoran, rumah makan, kafe, hingga tempat makan baru bermunculan di berbagai sudut kota. Di balik pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat: apakah seluruh restoran telah memenuhi kewajiban membayar pajak daerah sesuai ketentuan?

Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat pajak dari sektor restoran atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) diketahui terus melakukan pembinaan, edukasi, verifikasi lapangan hingga pengawasan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan data BPKPD, hingga akhir Juni 2026 terdapat 985 wajib pajak PBJT yang berada dalam pengawasan, dengan 695 wajib pajak tercatat aktif dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, data tersebut juga menunjukkan masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban atau masih memerlukan pembinaan lebih lanjut.

Masyarakat pun mempertanyakan apakah pengawasan telah dilakukan secara merata terhadap seluruh restoran, baik yang berskala besar maupun kecil.

Selain itu, muncul pula pertanyaan lain yang layak dijawab oleh pemerintah daerah, yakni apakah terdapat kendala administratif, sengketa, atau faktor lain yang menyebabkan sebagian pelaku usaha belum menyetorkan pajaknya. Pertanyaan tersebut penting untuk memberikan kepastian informasi kepada publik sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah.

Di sisi lain, apabila ditemukan adanya restoran yang belum memenuhi kewajiban pajak, masyarakat berharap penindakan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan, tanpa membedakan pelaku usaha tertentu.

Sebaliknya, apabila memang terdapat alasan hukum, proses keberatan, atau mekanisme administrasi yang menyebabkan status pembayaran belum terselesaikan, pemerintah juga diharapkan menyampaikannya secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Cirebon Suara mendorong BPKPD Kota Cirebon untuk menyampaikan data secara transparan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, langkah pembinaan yang telah dilakukan, serta tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Transparansi menjadi kunci agar seluruh pelaku usaha memperoleh perlakuan yang sama di hadapan aturan, sekaligus memastikan setiap rupiah pajak yang dipungut benar-benar berkontribusi bagi pembangunan Kota Cirebon.

ASN Hanya Absen, Ngopi, Pulang?" Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Tuai Sorotan, Aparatur Merasa Tak Dihargai

Apakabar anggota dpr ?

CIREBON SUARA – Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI yang menyebut mentalitas sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya "absen, ngopi, pulang, lalu absen lagi" menuai reaksi dari berbagai kalangan. Ucapan tersebut dinilai terlalu menggeneralisasi jutaan ASN di Indonesia yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan publik.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi II DPR RI melontarkan kritik terhadap budaya kerja sebagian ASN yang dinilai belum berorientasi pada hasil. Namun, pilihan diksi yang digunakan justru memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Banyak ASN merasa pernyataan tersebut tidak mencerminkan realitas yang mereka hadapi di lapangan. Guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, petugas administrasi, hingga pegawai pelayanan publik bekerja dengan target, beban administrasi, bahkan tidak sedikit yang harus bertugas di luar jam kerja.

Di berbagai daerah, disiplin ASN juga semakin ketat. Keterlambatan datang ke kantor, ketidakhadiran tanpa alasan, hingga tidak memenuhi target kinerja dapat berujung pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja sesuai ketentuan masing-masing pemerintah daerah dan instansi.

Ironisnya, di tengah ketatnya pengawasan terhadap ASN, muncul pertanyaan dari publik mengenai standar disiplin yang diterapkan kepada para pejabat negara, termasuk anggota DPR. Sebagian masyarakat menilai masih sering ditemukan kursi rapat yang kosong atau tingkat kehadiran anggota dewan yang menjadi sorotan publik.

Perbandingan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik: apakah standar penilaian terhadap ASN dan pejabat publik sudah diterapkan secara adil dan setara?

Pengamat kebijakan publik menilai kritik terhadap ASN tentu diperlukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya didasarkan pada data, evaluasi kinerja yang terukur, serta tidak menggeneralisasi seluruh ASN.

Di sisi lain, masyarakat juga berharap evaluasi terhadap kinerja lembaga legislatif dilakukan secara terbuka. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR diharapkan menunjukkan keteladanan dalam disiplin, kehadiran, produktivitas, serta akuntabilitas kepada publik.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab ASN semata. Seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga lainnya, dituntut memiliki standar profesionalisme dan akuntabilitas yang sama di hadapan masyarakat.

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan dalam forum resmi dan bertujuan menyajikan berbagai sudut pandang. Kritik terhadap suatu kebijakan maupun pejabat publik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan fakta.