Wali Kota Cirebon Tinjau Lokasi Banjir di Penyuken, Ajak Warga Lebih Peduli Kebersihan Lingkungan

 

Wali Kota Cirebon memberi arahan kepada Ketua RW

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait, turun langsung meninjau lokasi banjir di wilayah Penyuken, Kelurahan Harjamukti, pada Sabtu (15/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah penanganan segera dilakukan agar dampak banjir dapat diminimalisir.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam memastikan saluran air tidak tersumbat sampah. Ia mengingatkan bahwa penyumbatan drainase menjadi salah satu penyebab utama banjir di daerah rawan genangan air seperti Penyuken.

"Kami mengajak seluruh warga untuk lebih peduli terhadap kondisi saluran air di sekitar rumah masing-masing. Pastikan aliran air tetap lancar agar tidak terjadi genangan yang berpotensi menyebabkan banjir," ujar Effendi Edo.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mempercepat langkah penanganan banjir dengan melakukan normalisasi sungai dan perbaikan drainase. Wali Kota juga menginstruksikan dinas terkait untuk segera mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara berkala, serta melaporkan kejadian darurat melalui layanan panggilan 112 yang dapat diakses secara gratis.

Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan risiko banjir di wilayah Penyuken dan Kota Cirebon dapat ditekan, sehingga kenyamanan dan keselamatan warga tetap terjaga. 

Dua Balita Hanyut di Cirebon, Ditemukan Tak Bernyawa

Dokumentasi Dua Balita Meninggal Dunia

Cirebon, 15 Maret 2025 – Dua balita, Arjun (2) dan Aida Sakila (2), ditemukan meninggal dunia setelah hanyut di aliran sungai kecil di kawasan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kejadian tragis ini terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15.30 WIB.  

Menurut keterangan saksi, kedua balita tersebut sedang bermain bersama tiga temannya di sekitar sungai kecil. Diduga, mereka terpeleset dan terbawa arus deras akibat tingginya debit air. Menyadari anak-anak mereka hilang, pihak keluarga segera melakukan pencarian dan akhirnya menemukan kedua korban tak jauh dari lokasi kejadian.  

Petugas kepolisian dari Polsek Cirebon Selatan Timur bersama tim identifikasi Polres Cirebon Kota segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan evakuasi. Kedua korban kemudian dilarikan ke RS Ciremai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, setelah diperiksa, dokter menyatakan keduanya telah meninggal dunia.  

Kapolsek Cirebon Selatan Timur mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap anak-anak yang bermain di sekitar aliran air, terutama saat musim hujan yang meningkatkan risiko banjir dan arus deras.  

Kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

542 PPPK Kota Cirebon Tertunda Setahun, Pemerintah Dinilai Ingkar Janji

Forum PPPK Kota Cirebon Audiensi ke Sekretaris Daerah Kota Cirebon Dr Drs Agus Mulyadi MSi

  

CIREBON – Sebanyak 542 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 di Kota Cirebon kembali harus menelan kekecewaan mendalam. Harapan mereka untuk segera menerima Surat Keputusan (SK) sebagai ASN PPPK pada 1 Maret 2025 pupus, setelah pemerintah secara sepihak menunda pengangkatan mereka hingga 1 Maret 2026.  

Penundaan ini menuai kritik keras, mengingat para PPPK telah melewati seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Mereka dinyatakan lulus, bahkan Nomor Induk Pegawai (NIP) sudah diterbitkan. Namun, alih-alih menerima SK, mereka justru harus menunggu satu tahun lagi tanpa kepastian yang jelas.  

Harapan yang Sirna

Kusmana MSi, perwakilan Forum PPPK Tahap 1 Kota Cirebon, mengungkapkan kekecewaannya.  

"NIP sudah ada, istilahnya kami tinggal terima SK saja, eh malah ditunda satu tahun," ujarnya kepada media, Kamis (13/3/2025).  

Keterlambatan ini tidak hanya menghambat hak para PPPK, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi sebagian dari mereka. Kusmana menyoroti bahwa di antara 542 PPPK tersebut, beberapa di antaranya akan memasuki masa pensiun sebelum sempat merasakan status sebagai ASN PPPK.  

"Ada yang kemungkinan pensiun sebelum menerima SK. Ada juga yang mungkin hanya merasakan status PPPK selama beberapa bulan saja karena TMT (Terhitung Mulai Tanggal) baru dimulai 1 Maret 2026," lanjutnya.  

Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab  

Penundaan ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dan ingkar janji dari pemerintah. Para PPPK yang telah lama mengabdi berharap agar kebijakan ini segera dikaji ulang demi keadilan bagi mereka.  

"Kami mohon solusi. Kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dipertaruhkan. Pembuatan kebijakan harus berdasar pada kepentingan publik, bukan keputusan sepihak yang merugikan banyak orang," tegas Kusmana.  

Dengan kondisi ini, ratusan PPPK di Kota Cirebon kini hanya bisa berharap agar pemerintah segera mengubah keputusan tersebut. Mereka telah melewati berbagai tahapan seleksi dengan perjuangan panjang, namun kini harus menghadapi ketidakpastian yang menyakitkan.  

Apakah pemerintah akan mendengar jeritan mereka, atau justru membiarkan harapan mereka sirna begitu saja?  

Calon ASN 2024 Seluruh Indonesia Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS dan CPPPK

Sebuah poster oleh Seluruh Para CASN yang menolak penundaan

Jakarta, 10 Maret 2025 – Ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 dari seluruh Indonesia bersatu untuk menolak kebijakan penundaan pengangkatan mereka. Dalam sebuah pernyataan tegas, mereka mendesak DPR-RI Komisi II, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera mengangkat CPNS dan CPPPK 2024 tanpa penundaan.  

Para calon ASN menuntut agar proses pengangkatan dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari sejak usulan diajukan oleh instansi terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019. Mereka menolak kebijakan pengangkatan secara serentak yang dijadwalkan pada Maret 2026 dan Oktober 2025, karena dianggap merugikan para peserta yang telah lulus seleksi tahun 2024.  

Aksi penolakan ini disuarakan melalui media sosial dengan tagar seperti #SAVECASN2024, #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK, dan #INDONESIADARURAT. Mereka juga menyerukan agar Menteri PAN-RB dan Kepala BKN bertanggung jawab atas kebijakan ini dan mempertimbangkan ulang keputusan yang dianggap tidak adil bagi calon ASN 2024.  

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan ini. Para calon ASN berharap ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan hak mereka sebagai abdi negara dapat segera direalisasikan.

SMPN 1 Karangwareng Gelar Sholat Dhuha Berjamaah Sebelum Pembelajaran di Bulan Ramadhan

 

Shalat dhuha berjamaah diikuti oleh seluruh siswa

Cirebon – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, SMPN 1 Karangwareng mengadakan kegiatan sholat Dhuha berjamaah yang diikuti oleh siswa dan para guru. Kegiatan ini dilakukan sebelum dimulainya proses pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran bagi siswa serta bagian dari program sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.  

Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Bapak Johan Santoso, S.Pd., menyampaikan bahwa pelaksanaan sholat Dhuha berjamaah ini bertujuan untuk membiasakan siswa dalam menjalankan ibadah serta membentuk karakter yang disiplin dan religius.  

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran bagi siswa agar terbiasa menjalankan sholat Dhuha dengan kesadaran dan kedisiplinan. Hal ini juga sejalan dengan program sekolah serta program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon,” ujar Bapak Johan Santoso.  

Dengan adanya program ini, diharapkan para siswa dapat semakin meningkatkan ketakwaan dan membentuk kebiasaan positif yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Wali Kota Cirebon Tinjau Pengaspalan Jalan Ciremai Raya, Perbaikan Drainase Dimulai Secara Bertahap

 

Wali Kota Cirebon Meninjau langsung perbaikan jalan ciremai raya

 

Cirebon – Untuk memastikan kelancaran proyek infrastruktur di Kota Cirebon, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung proses pengaspalan di Jalan Ciremai Raya pada Minggu (9/3/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi salah satu keluhan utama masyarakat.  

Dalam keterangannya, Wali Kota Edo menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya rencana perbaikan yang sebelumnya telah dijanjikan. "Alhamdulillah, apa yang saya nyatakan beberapa hari lalu bahwa kami akan melakukan investigasi telah kami tindak lanjuti. Kami sudah berjanji bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada perbaikan, dan alhamdulillah sekarang bisa terlaksana," ujarnya.  

Selain pengaspalan, Edo juga mengonfirmasi bahwa perbaikan sistem drainase di kawasan tersebut telah mulai dikerjakan. Namun, ia mengakui bahwa proses perbaikan drainase harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah.  

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Cirebon dalam mengatasi permasalahan jalan rusak serta memperbaiki infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas masyarakat. Edo berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi warga Cirebon, khususnya pengguna Jalan Ciremai Raya.  

Dengan adanya perbaikan ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati akses jalan yang lebih baik dan bebas dari genangan air akibat sistem drainase yang kurang optimal. Pemerintah Kota Cirebon pun terus berupaya memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tetap mengutamakan transparansi serta kualitas dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Bupati Indramayu Lucky Hakim Tegaskan Komitmen Pemerintahan Inklusif dan Buka Puasa Bersama Warga

Keakraban Bupati Indramayu dengan Warganya

Indramayu – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kembali menegaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin bersama Syaefudin berkomitmen menjalankan prinsip inklusivitas. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi pembina apel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.  

Menurut Lucky Hakim, pemerintahan inklusif adalah pemerintahan yang mendukung kesetaraan, partisipasi, serta toleransi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintahannya bukanlah pemerintahan yang eksklusif, tetapi terbuka untuk semua kalangan. Prinsip ini diwujudkan dengan keterlibatan berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan yang menghormati keberagaman, serta membangun koneksi dengan masyarakat luas.  

Sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi warga, pada hari Minggu (9/3/2025), Lucky Hakim menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan masyarakat di sekitar Pendopo dan Alun-alun Indramayu. Dalam kesempatan tersebut, ia mendengarkan berbagai keluhan, harapan, serta aspirasi dari warga yang sedang menikmati suasana akhir pekan.  

Tak hanya berdialog, Bupati Indramayu juga mengajak masyarakat untuk berbuka puasa bersama. Momen ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, memperkuat kebersamaan, serta menunjukkan komitmen kepemimpinan yang dekat dengan rakyat.  

Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan Lucky Hakim di Indramayu terus berupaya menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.