Erry Yudhistira Gelar Reses di Kedungwungu dan Sitopeng, Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Infrastruktur dan Layanan Publik

 

Anggota DPRD Erry Yudhistira Ramadhan saat sedang reses ke masyarakat

Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Golkar, Erry Yudhistira Ramadhan, melaksanakan reses di dua lokasi berbeda, yakni di RW 02 Kedungwungu, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada Selasa (18/03/2025), serta di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada reses sebelumnya. Kedua kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Erry untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat setempat terkait berbagai masalah yang mereka hadapi.

Pada reses di Kedungwungu, warga setempat mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama mengenai kondisi infrastruktur yang rusak dan masalah banjir yang sering terjadi setiap musim hujan. Salah satu warga menyampaikan, "Mohon untuk Pak Dewan agar aspirasi warga mengenai infrastruktur diperhatikan. Di sini sering banjir, jadi kalau musim hujan kami khawatir." Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase yang selama ini menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

Erry Yudhistira menanggapi dengan serius keluhan warga, dan mengungkapkan bahwa banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses. "Selain masalah jalan, warga juga menginginkan perbaikan sistem drainase. Memang, drainase di sini sudah lama menjadi masalah, terutama saat musim hujan, yang menyebabkan banjir menggenangi pemukiman," jelas Erry. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi prioritas bagi dirinya dan akan segera dibawa dalam rapat di DPRD Kota Cirebon.

Erry menyebutkan bahwa ia merasa senang bisa mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga, karena dengan begitu ia bisa lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. "Aspirasi yang disampaikan warga ini akan menjadi pekerjaan rumah saya. Saya akan membawa semua aspirasi ini ke rapat di DPRD dan akan saya usulkan untuk segera ditindaklanjuti," ujar Erry.

Di sisi lain, pada reses yang dilaksanakan di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, sebelumnya, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi serupa, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya. Mereka berharap agar kebutuhan dasar ini dapat segera dipenuhi guna meningkatkan kualitas hidup warga di lingkungan tersebut. "Kami sangat berharap pembangunan infrastruktur yang lebih baik agar kehidupan kami lebih nyaman dan aman," ujar seorang warga Sitopeng.

Erry menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan pada reses ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan legislatif. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam menyampaikan permasalahan mereka melalui forum-forum resmi agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat. "Masyarakat dan pemerintah daerah harus terus bersinergi untuk mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan," ujar Erry.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap aspirasi masyarakat, Erry juga mengungkapkan bahwa ia akan terus memperjuangkan agar perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan. "Ini adalah prioritas saya, dan saya akan terus mendorong agar proses ini berjalan sesuai harapan warga," tutupnya.

Pelarangan Live Music Selama Ramadan di Cirebon 2025, Pekerja Seni Musik Lakukan Protes

Surat Edaran Wali Kota Cirebon

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon resmi melarang pertunjukan live music di kafe, restoran, dan hotel selama bulan Ramadan 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.13.1/SE.5-DISBUDPAR, yang juga mengatur penutupan tempat hiburan malam, seperti klub malam, diskotek, pub, karaoke, dan panti pijat, mulai dua hari sebelum Ramadan hingga dua hari setelah Idulfitri 1446 H.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati kesucian bulan Ramadan. Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan dari para pekerja seni musik di Cirebon. Sejumlah paguyuban musisi lokal menggelar aksi protes di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, menuntut kebijakan yang lebih adil bagi mereka.

Perwakilan pekerja seni, yang tergabung dalam Paguyuban Musisi Cirebon (PMC), menyatakan bahwa larangan total terhadap live music sangat merugikan mereka. Menurut mereka, Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi musisi untuk tetap berkarya dalam suasana yang lebih religius, bukan malah kehilangan mata pencaharian.

"Kami tidak menolak aturan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi yang lebih manusiawi. Jika hiburan malam ditutup, setidaknya live music akustik dengan lagu-lagu religi masih diperbolehkan di kafe dan restoran," ujar Rizky, salah satu perwakilan PMC, dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, para musisi juga membawa alat musik mereka dan memainkan lagu-lagu bertema spiritual sebagai bentuk simbolis bahwa musik bisa menjadi bagian dari suasana Ramadan. Mereka menegaskan bahwa tidak semua bentuk live music bersifat mengganggu kekhusyukan ibadah.

Sementara itu, sebagai bentuk alternatif hiburan, Pemerintah Kota Cirebon menggelar Festival Ramadan 2025 yang menampilkan lomba obrog, peragaan busana muslim anak, serta bazar takjil. Namun, para musisi menilai bahwa festival ini tidak cukup untuk menggantikan dampak dari larangan live music terhadap keberlangsungan profesi mereka.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Cirebon belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para musisi. Mereka berharap ada dialog terbuka agar aturan ini bisa lebih fleksibel tanpa mengurangi esensi penghormatan terhadap bulan suci Ramadan.

Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Dipercepat, Pemerintah Umumkan Jadwal Resmi

 

Konferensi Pers Kemenpan RB

Jakarta, 17 Maret 2025 – Pemerintah resmi mengumumkan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan lebih cepat, dari yang semula dijadwalkan pada Oktober 2025 menjadi Juni 2025.  

Sementara itu, pengangkatan PPPK tetap akan berlangsung paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan arahan dari Presiden, dengan tujuan memastikan pelayanan publik yang lebih optimal serta memperhatikan hak-hak ASN, termasuk penempatan dan kesejahteraan mereka.  

Konferensi pers ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menyaksikan rekaman acara tersebut melalui platform media sosial resmi Kemenpan RB.  

Kebijakan percepatan pengangkatan ASN ini disambut baik oleh berbagai pihak, terutama para calon pegawai yang telah menunggu kepastian status mereka. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat sektor pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas birokrasi di berbagai daerah.