Patroli Malam, Cegah Tawuran & Balap Liar di Cirebon Selatan Timur!

Cirebon, 24 Juni 2025 — Selasa malam sekitar jam 9 malam, jajaran Polsek Cirebon Selatan Timur bareng Seksi Trantib Kecamatan Harjamukti dan Linmas dari Kecamatan Harjamukti turun ke lapangan dalam giat apel pra tugas sebelum patroli malam. Kegiatan ini jadi bagian dari KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) buat jaga kondusifitas kamtibmas di wilayah Cirebon Seltim. Fokusnya? Ngeburu potensi gangguan keamanan kayak:

• C3 (curas, curat, curanmor)
• Tawuran konten
• Balap liar
• Dan penyakit masyarakat lainnya

Kapolsek Cirebon Selatan Timur, AKP H. Joni Rahmat S., S.H., M.Si., mimpin langsung apel malam itu. Personel gabungan disebar ke titik-titik rawan buat mastiin wilayah tetap aman, apalagi pas malam hari yang rawan aktivitas negatif. Kolaborasi antara polisi dan pemerintah kecamatan ini jadi contoh kerja bareng yang konkret, demi bikin warga ngerasa aman dan nyaman.

📢 Cirebon Suara: "Keamanan bukan cuma tugas aparat, tapi tanggung jawab bareng. Ayo jaga lingkungan kita bareng-bareng!"

TPA Kopi Luhur Disorot KLHK: Pemkot Cirebon Diberi Waktu 6 Bulan, Terancam Sanksi Pidana

 Cirebon Suara – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, jadi sorotan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi menjatuhkan sanksi administratifkepada Pemerintah Kota Cirebon karena dinilai masih menerapkan praktik open dumping—yakni pembuangan sampah tanpa pengolahan yang sesuai standar lingkungan.

Tak main-main, Pemkot Cirebon diberi tenggat waktu 180 hari (6 bulan) untuk membenahi sistem pengelolaan sampah di TPA tersebut. Bila dalam waktu itu tidak ada perubahan signifikan, KLHK akan meningkatkan sanksi ke ranah pidana, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

📍 Kunjungan Menteri dan Tindakan Tegas

Pada 13 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun langsung ke lokasi TPA Kopi Luhur, didampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan sejumlah pejabat. Dalam kunjungan itu, KLHK memasang papan peringatan resmi serta garis kuning sebagai tanda bahwa pengawasan terhadap TPA ini kini masuk dalam status pengawasan ketat.

🛠️ KLHK Minta Perubahan Sistem

KLHK menekankan agar Pemkot segera meninggalkan sistem open dumping dan mulai menerapkan sanitary landfill, sistem pembuangan sampah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif memilah sampah dari rumah, agar beban pengelolaan tak hanya ditanggung pemerintah.

“Kita ingin sistem partisipatif, jangan semua dibebankan ke APBD. Pemilahan sampah dari sumber harus jadi budaya bersama,” ujar Menteri Hanif.

🧾 Pemkot Siap Tindaklanjuti

Wali Kota Effendi Edo menyampaikan komitmen Pemkot untuk menindaklanjuti peringatan KLHK. Menurutnya, Pemkot akan:

• Memperbaiki sistem pengelolaan TPA,
• Meningkatkan pemilahan sampah di TPS,
• Melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kementerian untuk percepatan transformasi.

⏳ Tenggat Waktu: Desember 2025

Dengan waktu hingga Desember 2025, kini semua mata tertuju pada keseriusan Pemkot dalam menangani persoalan lingkungan ini. Gagal memperbaiki dalam 6 bulan? Pemkot bisa saja berhadapan dengan konsekuensi hukum yang lebih berat.

📌 Cirebon Suara akan terus memantau perkembangan TPA Kopi Luhur dan upaya perbaikan yang dilakukan. Sampah bukan sekadar tumpukan, tapi soal tanggung jawab bersama. ♻️

#CirebonSuara #KopiLuhur #LingkunganHidup #Sampah #CirebonUpdate #Harjamukti

Cirebon Kembali Raih WTP Ke-9, Siap Gaspol Menuju Kota Yang Setara dan Berkelanjutan

 

Ketua DPRD Andrie Sulistio, SH mendampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo SAP MSi

Cirebon Suara – Kabar baik datang dari Pemkot Cirebon! Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Kota Udang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Artinya, pengelolaan keuangan daerah kita dinilai bersih, rapi, dan transparan. Keren, ya! 

Capaian ini jadi modal penting buat mewujudkan mimpi besar Kota Cirebon yang lebih maju dan merata. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Pemkot membawa visi baru yang diberi nama “Cirebon Setara Berkelanjutan” untuk periode 2025–2030. 

Visi ini punya target besar menjadikan Cirebon sebagai kota yang nyaman, tertata, aman, religius, dan tentunya berkelanjutan di tahun 2029 nanti. Untuk mewujudkannya, ada lima misi utama yang jadi pegangan: Meningkatkan kualitas SDM, Dorong ekonomi lokal dari kearifan budaya kita sendiri, Pemerintahan yang bebas KKN, Jaga lingkungan tetap lestari, Serta aktifkan lagi budaya dan pemberdayaan sosial di masyarakat. 

DPRD Kota Cirebon juga menyatakan siap mendukung penuh. Mereka akan ikut mengawal agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam pembangunan dan memastikan anggaran dipakai dengan efisien. Ini sejalan dengan arahan Presiden lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dengan prestasi dan rencana yang matang, Pemkot Cirebon optimistis bisa menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Yuk, kita dukung bareng-bareng!

Komisi I DPRD Kota Cirebon Desak Perombakan Total Sistem Retribusi Parkir: “Tanpa Karcis, Parkir Gratis Harus Jadi Kenyataan

 

Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SH

Cirebon, 26 Mei 2025 – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi parkir di kota. Dalam kunjungan kerja ke UPT Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon baru-baru ini, para legislator menyatakan keprihatinan atas lemahnya sistem yang selama ini dinilai membuka celah kebocoran pendapatan daerah.

Langkah evaluatif ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Komisi I untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor parkir, sekaligus membenahi tata kelola yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

“Kami menilai sistem retribusi parkir saat ini belum optimal. Banyak potensi pendapatan daerah yang hilang karena pengawasan yang longgar dan belum adanya sistem yang transparan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, usai kegiatan monitoring, Senin (26/5).

Menurut Agung, salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan parkir di Kota Cirebon adalah masih dominannya sistem manual tanpa kontrol yang memadai. Hal ini, menurutnya, menjadi faktor utama kebocoran retribusi dan praktik pungutan liar yang kerap merugikan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Komisi I mendorong Dinas Perhubungan untuk mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam penarikan retribusi, seperti penggunaan karcis elektronik atau aplikasi pembayaran parkir.

“Sudah saatnya sistem digital diterapkan secara bertahap. Kota-kota lain sudah melakukan ini. Cirebon tidak boleh tertinggal,” tegasnya.

Tak hanya itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang titik-titik parkir yang memiliki potensi pendapatan besar. Menurut mereka, banyak lokasi parkir strategis di pusat kota yang belum dioptimalkan secara maksimal, baik dari sisi pengelolaan maupun penarikan retribusinya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan fasilitas parkir.

“Kami ingin masyarakat paham bahwa mereka berhak menolak membayar parkir jika tidak diberikan karcis resmi. Slogan ‘Tanpa Karcis, Parkir Gratis’ harus benar-benar diterapkan di lapangan,” katanya.

Komisi I mengungkapkan, langkah-langkah ini bukan semata demi meningkatkan PAD, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang adil, tertib, dan berpihak kepada kepentingan warga.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs Andi Armawan Msi, menyambut baik dorongan Komisi I dan menyatakan pihaknya siap melakukan pembenahan secara bertahap.

“Kami akan mulai dengan memperkuat pengawasan dan melanjutkan edukasi kepada juru parkir di lapangan. Evaluasi terhadap titik-titik strategis juga akan kami lakukan segera,” ujarnya.

DPRD Kota Cirebon melalui Komisi I berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di wacana semata. Mereka juga berencana untuk membentuk tim evaluasi bersama Dishub guna memantau pelaksanaan reformasi tersebut secara berkala.

Dengan perombakan sistem retribusi parkir yang lebih modern dan transparan, diharapkan Kota Cirebon tidak hanya meningkatkan pendapatannya, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan bersih dari praktik penyimpangan.

Kontroversi Musorkot KONI Cirebon: Walikota Dituding Intervensi, Golkar Membantah Keras

Ketua Komisi I Agung Supirno SH Menjelaskan kepada media

Cirebon, 30 April 2025 – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cirebon melalui Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) tengah memanas setelah muncul tudingan intervensi dari Walikota Cirebon, Effendi Edo. Tuduhan ini dilayangkan oleh tim kuasa hukum salah satu calon ketua KONI, Handarujati Kalamullah, yang menyebut adanya dugaan cawe-cawe dari Walikota demi memenangkan calon tertentu. 

Tim hukum Handarujati mengungkapkan bahwa dua pertemuan yang digelar di rumah dinas Walikota pada 18 dan 25 April 2025 diduga menjadi ajang pengaruh politik. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah aparatur sipil negara (ASN), anggota DPRD, dan pengurus cabang olahraga (cabor) yang memiliki hak suara. Mereka menuding bahwa terjadi tekanan dan ancaman pencopotan jabatan terhadap ASN yang tidak mengikuti arahan untuk memilih calon tertentu. 

"Kami menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap netralitas ASN serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik," ujar perwakilan tim kuasa hukum.

Menanggapi tuduhan ini, Juru Bicara Walikota Cirebon yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Agung Supirno, membantah keras semua tudingan tersebut. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan mengarah pada fitnah. 

"Pertemuan itu bersifat silaturahmi biasa, tidak ada tekanan ataupun arahan politis. Walikota tidak pernah mengintervensi proses Musorkot KONI," tegas Agung, seraya meminta pihak penuduh untuk membuktikan klaim mereka secara hukum. 

DPD Golkar Kota Cirebon juga menyatakan bahwa partai dan Walikota tidak terlibat dalam dinamika pemilihan Ketua KONI dan meminta agar proses Musorkot dijaga independensinya tanpa diganggu oleh narasi yang bersifat provokatif. 

Ketegangan ini semakin memperkeruh situasi internal KONI Kota Cirebon, yang sebelumnya juga sempat bersitegang dengan Ketua DPRD Kota Cirebon terkait insiden komunikasi yang dinilai tidak etis. Sejumlah pihak kini menyerukan agar Musorkot dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik demi menjaga marwah organisasi olahraga daerah.

Kolak Candil: Relawan TIK Kota Cirebon Terima Donasi dari Alfimart dan Good Taste

Ketua Relawan TIK Kota Cirebon menyerahakan donasi kepada LKSA di Giat Kolak Candil

 

Cirebon, 21 Maret 2025 — Relawan TIK Kota Cirebon kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Kolak Candil, sebuah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendukung masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Salah satu bentuk dukungan yang diterima dalam kegiatan ini adalah donasi dari Alfimart dan Good Taste, yang disalurkan melalui Cirebon Suara bekerja sama dengan Relawan TIK Kota Cirebon.  

Dalam foto yang diabadikan saat kegiatan, perwakilan dari Relawan TIK Kota Cirebon yaitu Ketua Relawan TIK Kota Cirebon Bayu Purnama menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, termasuk beras dan peralatan makan, kepada pihak LKSA. Donasi ini diharapkan dapat membantu Yayasan atau LKSA yang membutuhkan serta mempererat solidaritas.  

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian dari Alfimart dan Good Taste yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi yayasan atau LKSA dan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi," ujar Ketua Relawan TIK Kota Cirebon.  

Program Kolak Candil sendiri terus berupaya menghadirkan inovasi sosial dan edukasi digital bagi masyarakat, dengan menggandeng berbagai pihak dalam sinergi yang positif. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa gotong royong dan kolaborasi dapat memberikan dampak besar bagi komunitas.

Acara Kolak Candil ini akan berakhir ditanggal 25 Maret 2025, dan insya allah akan dilanjutkan kembali di tahun yang akan datang, tutup Bayu Purnama.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, Relawan TIK Kota Cirebon optimis dapat terus melanjutkan program-program yang bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat.

Erry Yudhistira Gelar Reses di Kedungwungu dan Sitopeng, Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Infrastruktur dan Layanan Publik

 

Anggota DPRD Erry Yudhistira Ramadhan saat sedang reses ke masyarakat

Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Golkar, Erry Yudhistira Ramadhan, melaksanakan reses di dua lokasi berbeda, yakni di RW 02 Kedungwungu, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada Selasa (18/03/2025), serta di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada reses sebelumnya. Kedua kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Erry untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat setempat terkait berbagai masalah yang mereka hadapi.

Pada reses di Kedungwungu, warga setempat mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama mengenai kondisi infrastruktur yang rusak dan masalah banjir yang sering terjadi setiap musim hujan. Salah satu warga menyampaikan, "Mohon untuk Pak Dewan agar aspirasi warga mengenai infrastruktur diperhatikan. Di sini sering banjir, jadi kalau musim hujan kami khawatir." Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase yang selama ini menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

Erry Yudhistira menanggapi dengan serius keluhan warga, dan mengungkapkan bahwa banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses. "Selain masalah jalan, warga juga menginginkan perbaikan sistem drainase. Memang, drainase di sini sudah lama menjadi masalah, terutama saat musim hujan, yang menyebabkan banjir menggenangi pemukiman," jelas Erry. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi prioritas bagi dirinya dan akan segera dibawa dalam rapat di DPRD Kota Cirebon.

Erry menyebutkan bahwa ia merasa senang bisa mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga, karena dengan begitu ia bisa lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. "Aspirasi yang disampaikan warga ini akan menjadi pekerjaan rumah saya. Saya akan membawa semua aspirasi ini ke rapat di DPRD dan akan saya usulkan untuk segera ditindaklanjuti," ujar Erry.

Di sisi lain, pada reses yang dilaksanakan di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, sebelumnya, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi serupa, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya. Mereka berharap agar kebutuhan dasar ini dapat segera dipenuhi guna meningkatkan kualitas hidup warga di lingkungan tersebut. "Kami sangat berharap pembangunan infrastruktur yang lebih baik agar kehidupan kami lebih nyaman dan aman," ujar seorang warga Sitopeng.

Erry menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan pada reses ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan legislatif. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam menyampaikan permasalahan mereka melalui forum-forum resmi agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat. "Masyarakat dan pemerintah daerah harus terus bersinergi untuk mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan," ujar Erry.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap aspirasi masyarakat, Erry juga mengungkapkan bahwa ia akan terus memperjuangkan agar perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan. "Ini adalah prioritas saya, dan saya akan terus mendorong agar proses ini berjalan sesuai harapan warga," tutupnya.