Tsunami Terdeteksi Usai Gempa Dahsyat M8,7 di Kamchatka Rusia, Gelombang Capai 1,3 Meter di Hawaii

 

Peta Guncangan

CirebonSuara.com – Gelombang tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah dunia setelah gempa bumi magnitudo 8,7 mengguncang kawasan 185 km Tenggara Kamchatka, Rusia pada Rabu (waktu setempat). Data BMKG menunjukkan ketinggian gelombang bervariasi, mulai dari 0,07 meter hingga 1,3 meter.

Beberapa lokasi yang terdeteksi kenaikan tinggi muka laut antara lain:

🌊 Haleiwa, Hawaii – 1,3 m (12.35 WIB)

🌊 Hanalei, Hawaii – 1,0 m (12.20 WIB)

🌊 Kuril Island – 0,7 m (07.05 WIB)

🌊 Kamchatka Peninsula, Rusia – 0,8 m (06.51 WIB)

🌊 Ofunato, Jepang – 0,4 m (08.47 WIB)

🌊 Sorong, Papua – Indonesia – 0,2 m (14.35 WIB)

🌊 Depapre, Papua – Indonesia – 0,2 m (14.45 WIB)

Wilayah lain seperti Guam (AS), Jayapura, Sarmi, Legaspi (Filipina), dan beberapa kota pesisir Jepang juga melaporkan adanya gelombang kecil sekitar 0,1–0,3 meter.

BMKG mengimbau masyarakat pesisir Indonesia, khususnya wilayah timur seperti Papua dan Maluku, untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi resmi.

“Pemutakhiran ini kami sampaikan agar masyarakat tetap siaga. Meski ketinggian gelombang yang terdeteksi relatif kecil, pantauan terus dilakukan,” tulis BMKG di situs resminya.

Informasi lengkap dan pembaruan terbaru bisa dicek di bmkg.go.id atau kanal resmi BMKG.

Generasi Energi Bersih Cirebon Gelar TOT Guru Juara Energi: Dorong Sekolah Rendah Emisi!

 

Cirebon, 16 Juli 2025 – Generasi Energi Bersih Cirebon berhasil menggelar Training of Trainer (TOT) Guru Juara Energi – Wujudkan Guru Tangguh Menginspirasi dengan tema “Eco-Teacher, Eco-Leader: TOT Menuju Sekolah Rendah Emisi” di Aula DKUKMPP Kota Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh para guru dan siswa-siswi SMA/SMK Negeri dari Kota dan Kabupaten Cirebon.

Agenda ini jadi bukti nyata komitmen Generasi Energi Bersih Cirebon dalam mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan**, sekaligus meningkatkan kapasitas guru serta siswa dalam memanfaatkan energi terbarukan lewat praktik langsung Kit PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

“Guru punya peran penting sebagai agen perubahan yang bisa menularkan semangat peduli lingkungan ke siswa. Dari mereka, kesadaran lingkungan bisa tumbuh lebih luas,” ujar Sulistiawati, Ketua Generasi Energi Bersih Cirebon, saat membuka acara.

Dalam TOT ini, para guru mata pelajaran IPA, IPAS, Matematika, dan Fisika diajak mengenal lebih jauh energi terbarukan. Teguh Wiyatno, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Cirebon, menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi motor penggerak transisi energi dan kesadaran lingkungan.

Yang bikin seru, peserta juga praktik langsung merakit Kit PLTS bareng Kak Beyrra Triasdian. “Saya jadi lebih paham cara kerja PLTS dan bisa ngajarin langsung ke siswa,” ungkap Mukhammad Toni, guru dari SMA 1 Plumbon.

Tak hanya itu, peserta juga dikenalkan Kalkulator Jejak Karbon oleh Muhammad Zulkifli. Mereka belajar cara menghitung emisi karbon dari aktivitas sehari-hari serta langkah-langkah untuk menguranginya.

Antusiasme peserta luar biasa! Guru dan siswa aktif berdiskusi, mencoba alat, bahkan setiap guru peserta pulang membawa satu unit Kit PLTS untuk praktik di sekolah. Rindi Septi Ani dari SMKN 1 Kedawung pun berharap, “Agenda seperti ini terus berlanjut supaya makin banyak guru dan siswa yang merasakan manfaatnya.”

Lewat TOT Guru Juara Energi, Generasi Energi Bersih Cirebon ingin melahirkan lebih banyak guru inspiratif yang siap mendorong terciptanya sekolah rendah emisi di wilayah Cirebon.

Mahasiswa KKN CIU Kembangkan Urban Farming untuk Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Palir

 

CIREBON – Dalam rangka menjawab tantangan ketahanan pangan di tingkat keluarga, mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Cyber Islamic University/CIU) dari Kelompok 111 KKN Konvensional resmi memulai masa pengabdian mereka di Desa Palir, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Program yang diusung bertajuk “Urban Farming dan Ketahanan Pangan Keluarga.”

Ketua Kelompok 111 KKN Konvensional, Muhamad Sulendra, menegaskan bahwa program ini tidak hanya sekadar praktik pertanian, tetapi juga bertujuan memberikan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya memanfaatkan lahan sempit dan limbah rumah tangga sebagai potensi pangan berkelanjutan.

“Kami ingin mendorong masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun dengan keterbatasan lahan. Melalui urban farming, masyarakat bisa menghasilkan sayuran dan buah sendiri, sehat, dan hemat,” jelas Sulendra.

Dalam sesi belajar menanam, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari Didi, mulai dari pembuatan media tanam, teknik penyemaian bibit, hingga perawatan tanaman yang tepat. Didi juga membagikan pengalaman tentang praktik pertanian yang ramah lingkungan serta efisien dari sisi biaya.

Kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat desa dalam mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat akar rumput. Semangat kolaboratif dengan tema “Serempak, Bergerak, dan Berdampak” menjadi ruh dari seluruh rangkaian pengabdian ini.

Ke depan, Kelompok 111 merencanakan pengembangan mini urban farm berbasis aquaponik serta budidaya ikan lele di dalam galon bekas yang dapat direplikasi oleh warga. Inovasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya ketahanan pangan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat desa.

Patroli Malam, Cegah Tawuran & Balap Liar di Cirebon Selatan Timur!

Cirebon, 24 Juni 2025 — Selasa malam sekitar jam 9 malam, jajaran Polsek Cirebon Selatan Timur bareng Seksi Trantib Kecamatan Harjamukti dan Linmas dari Kecamatan Harjamukti turun ke lapangan dalam giat apel pra tugas sebelum patroli malam. Kegiatan ini jadi bagian dari KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) buat jaga kondusifitas kamtibmas di wilayah Cirebon Seltim. Fokusnya? Ngeburu potensi gangguan keamanan kayak:

• C3 (curas, curat, curanmor)
• Tawuran konten
• Balap liar
• Dan penyakit masyarakat lainnya

Kapolsek Cirebon Selatan Timur, AKP H. Joni Rahmat S., S.H., M.Si., mimpin langsung apel malam itu. Personel gabungan disebar ke titik-titik rawan buat mastiin wilayah tetap aman, apalagi pas malam hari yang rawan aktivitas negatif. Kolaborasi antara polisi dan pemerintah kecamatan ini jadi contoh kerja bareng yang konkret, demi bikin warga ngerasa aman dan nyaman.

📢 Cirebon Suara: "Keamanan bukan cuma tugas aparat, tapi tanggung jawab bareng. Ayo jaga lingkungan kita bareng-bareng!"

TPA Kopi Luhur Disorot KLHK: Pemkot Cirebon Diberi Waktu 6 Bulan, Terancam Sanksi Pidana

 Cirebon Suara – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, jadi sorotan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi menjatuhkan sanksi administratifkepada Pemerintah Kota Cirebon karena dinilai masih menerapkan praktik open dumping—yakni pembuangan sampah tanpa pengolahan yang sesuai standar lingkungan.

Tak main-main, Pemkot Cirebon diberi tenggat waktu 180 hari (6 bulan) untuk membenahi sistem pengelolaan sampah di TPA tersebut. Bila dalam waktu itu tidak ada perubahan signifikan, KLHK akan meningkatkan sanksi ke ranah pidana, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

📍 Kunjungan Menteri dan Tindakan Tegas

Pada 13 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun langsung ke lokasi TPA Kopi Luhur, didampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan sejumlah pejabat. Dalam kunjungan itu, KLHK memasang papan peringatan resmi serta garis kuning sebagai tanda bahwa pengawasan terhadap TPA ini kini masuk dalam status pengawasan ketat.

🛠️ KLHK Minta Perubahan Sistem

KLHK menekankan agar Pemkot segera meninggalkan sistem open dumping dan mulai menerapkan sanitary landfill, sistem pembuangan sampah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif memilah sampah dari rumah, agar beban pengelolaan tak hanya ditanggung pemerintah.

“Kita ingin sistem partisipatif, jangan semua dibebankan ke APBD. Pemilahan sampah dari sumber harus jadi budaya bersama,” ujar Menteri Hanif.

🧾 Pemkot Siap Tindaklanjuti

Wali Kota Effendi Edo menyampaikan komitmen Pemkot untuk menindaklanjuti peringatan KLHK. Menurutnya, Pemkot akan:

• Memperbaiki sistem pengelolaan TPA,
• Meningkatkan pemilahan sampah di TPS,
• Melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kementerian untuk percepatan transformasi.

⏳ Tenggat Waktu: Desember 2025

Dengan waktu hingga Desember 2025, kini semua mata tertuju pada keseriusan Pemkot dalam menangani persoalan lingkungan ini. Gagal memperbaiki dalam 6 bulan? Pemkot bisa saja berhadapan dengan konsekuensi hukum yang lebih berat.

📌 Cirebon Suara akan terus memantau perkembangan TPA Kopi Luhur dan upaya perbaikan yang dilakukan. Sampah bukan sekadar tumpukan, tapi soal tanggung jawab bersama. ♻️

#CirebonSuara #KopiLuhur #LingkunganHidup #Sampah #CirebonUpdate #Harjamukti

Cirebon Kembali Raih WTP Ke-9, Siap Gaspol Menuju Kota Yang Setara dan Berkelanjutan

 

Ketua DPRD Andrie Sulistio, SH mendampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo SAP MSi

Cirebon Suara – Kabar baik datang dari Pemkot Cirebon! Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Kota Udang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Artinya, pengelolaan keuangan daerah kita dinilai bersih, rapi, dan transparan. Keren, ya! 

Capaian ini jadi modal penting buat mewujudkan mimpi besar Kota Cirebon yang lebih maju dan merata. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Pemkot membawa visi baru yang diberi nama “Cirebon Setara Berkelanjutan” untuk periode 2025–2030. 

Visi ini punya target besar menjadikan Cirebon sebagai kota yang nyaman, tertata, aman, religius, dan tentunya berkelanjutan di tahun 2029 nanti. Untuk mewujudkannya, ada lima misi utama yang jadi pegangan: Meningkatkan kualitas SDM, Dorong ekonomi lokal dari kearifan budaya kita sendiri, Pemerintahan yang bebas KKN, Jaga lingkungan tetap lestari, Serta aktifkan lagi budaya dan pemberdayaan sosial di masyarakat. 

DPRD Kota Cirebon juga menyatakan siap mendukung penuh. Mereka akan ikut mengawal agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam pembangunan dan memastikan anggaran dipakai dengan efisien. Ini sejalan dengan arahan Presiden lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dengan prestasi dan rencana yang matang, Pemkot Cirebon optimistis bisa menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Yuk, kita dukung bareng-bareng!

Komisi I DPRD Kota Cirebon Desak Perombakan Total Sistem Retribusi Parkir: “Tanpa Karcis, Parkir Gratis Harus Jadi Kenyataan

 

Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SH

Cirebon, 26 Mei 2025 – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi parkir di kota. Dalam kunjungan kerja ke UPT Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon baru-baru ini, para legislator menyatakan keprihatinan atas lemahnya sistem yang selama ini dinilai membuka celah kebocoran pendapatan daerah.

Langkah evaluatif ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Komisi I untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor parkir, sekaligus membenahi tata kelola yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

“Kami menilai sistem retribusi parkir saat ini belum optimal. Banyak potensi pendapatan daerah yang hilang karena pengawasan yang longgar dan belum adanya sistem yang transparan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, usai kegiatan monitoring, Senin (26/5).

Menurut Agung, salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan parkir di Kota Cirebon adalah masih dominannya sistem manual tanpa kontrol yang memadai. Hal ini, menurutnya, menjadi faktor utama kebocoran retribusi dan praktik pungutan liar yang kerap merugikan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Komisi I mendorong Dinas Perhubungan untuk mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam penarikan retribusi, seperti penggunaan karcis elektronik atau aplikasi pembayaran parkir.

“Sudah saatnya sistem digital diterapkan secara bertahap. Kota-kota lain sudah melakukan ini. Cirebon tidak boleh tertinggal,” tegasnya.

Tak hanya itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang titik-titik parkir yang memiliki potensi pendapatan besar. Menurut mereka, banyak lokasi parkir strategis di pusat kota yang belum dioptimalkan secara maksimal, baik dari sisi pengelolaan maupun penarikan retribusinya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan fasilitas parkir.

“Kami ingin masyarakat paham bahwa mereka berhak menolak membayar parkir jika tidak diberikan karcis resmi. Slogan ‘Tanpa Karcis, Parkir Gratis’ harus benar-benar diterapkan di lapangan,” katanya.

Komisi I mengungkapkan, langkah-langkah ini bukan semata demi meningkatkan PAD, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang adil, tertib, dan berpihak kepada kepentingan warga.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs Andi Armawan Msi, menyambut baik dorongan Komisi I dan menyatakan pihaknya siap melakukan pembenahan secara bertahap.

“Kami akan mulai dengan memperkuat pengawasan dan melanjutkan edukasi kepada juru parkir di lapangan. Evaluasi terhadap titik-titik strategis juga akan kami lakukan segera,” ujarnya.

DPRD Kota Cirebon melalui Komisi I berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di wacana semata. Mereka juga berencana untuk membentuk tim evaluasi bersama Dishub guna memantau pelaksanaan reformasi tersebut secara berkala.

Dengan perombakan sistem retribusi parkir yang lebih modern dan transparan, diharapkan Kota Cirebon tidak hanya meningkatkan pendapatannya, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan bersih dari praktik penyimpangan.