Cirebon Kembali Raih WTP Ke-9, Siap Gaspol Menuju Kota Yang Setara dan Berkelanjutan

 

Ketua DPRD Andrie Sulistio, SH mendampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo SAP MSi

Cirebon Suara – Kabar baik datang dari Pemkot Cirebon! Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Kota Udang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Artinya, pengelolaan keuangan daerah kita dinilai bersih, rapi, dan transparan. Keren, ya! 

Capaian ini jadi modal penting buat mewujudkan mimpi besar Kota Cirebon yang lebih maju dan merata. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Pemkot membawa visi baru yang diberi nama “Cirebon Setara Berkelanjutan” untuk periode 2025–2030. 

Visi ini punya target besar menjadikan Cirebon sebagai kota yang nyaman, tertata, aman, religius, dan tentunya berkelanjutan di tahun 2029 nanti. Untuk mewujudkannya, ada lima misi utama yang jadi pegangan: Meningkatkan kualitas SDM, Dorong ekonomi lokal dari kearifan budaya kita sendiri, Pemerintahan yang bebas KKN, Jaga lingkungan tetap lestari, Serta aktifkan lagi budaya dan pemberdayaan sosial di masyarakat. 

DPRD Kota Cirebon juga menyatakan siap mendukung penuh. Mereka akan ikut mengawal agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam pembangunan dan memastikan anggaran dipakai dengan efisien. Ini sejalan dengan arahan Presiden lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dengan prestasi dan rencana yang matang, Pemkot Cirebon optimistis bisa menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Yuk, kita dukung bareng-bareng!

Komisi I DPRD Kota Cirebon Desak Perombakan Total Sistem Retribusi Parkir: “Tanpa Karcis, Parkir Gratis Harus Jadi Kenyataan

 

Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SH

Cirebon, 26 Mei 2025 – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi parkir di kota. Dalam kunjungan kerja ke UPT Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon baru-baru ini, para legislator menyatakan keprihatinan atas lemahnya sistem yang selama ini dinilai membuka celah kebocoran pendapatan daerah.

Langkah evaluatif ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Komisi I untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor parkir, sekaligus membenahi tata kelola yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

“Kami menilai sistem retribusi parkir saat ini belum optimal. Banyak potensi pendapatan daerah yang hilang karena pengawasan yang longgar dan belum adanya sistem yang transparan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, usai kegiatan monitoring, Senin (26/5).

Menurut Agung, salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan parkir di Kota Cirebon adalah masih dominannya sistem manual tanpa kontrol yang memadai. Hal ini, menurutnya, menjadi faktor utama kebocoran retribusi dan praktik pungutan liar yang kerap merugikan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Komisi I mendorong Dinas Perhubungan untuk mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam penarikan retribusi, seperti penggunaan karcis elektronik atau aplikasi pembayaran parkir.

“Sudah saatnya sistem digital diterapkan secara bertahap. Kota-kota lain sudah melakukan ini. Cirebon tidak boleh tertinggal,” tegasnya.

Tak hanya itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang titik-titik parkir yang memiliki potensi pendapatan besar. Menurut mereka, banyak lokasi parkir strategis di pusat kota yang belum dioptimalkan secara maksimal, baik dari sisi pengelolaan maupun penarikan retribusinya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan fasilitas parkir.

“Kami ingin masyarakat paham bahwa mereka berhak menolak membayar parkir jika tidak diberikan karcis resmi. Slogan ‘Tanpa Karcis, Parkir Gratis’ harus benar-benar diterapkan di lapangan,” katanya.

Komisi I mengungkapkan, langkah-langkah ini bukan semata demi meningkatkan PAD, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang adil, tertib, dan berpihak kepada kepentingan warga.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs Andi Armawan Msi, menyambut baik dorongan Komisi I dan menyatakan pihaknya siap melakukan pembenahan secara bertahap.

“Kami akan mulai dengan memperkuat pengawasan dan melanjutkan edukasi kepada juru parkir di lapangan. Evaluasi terhadap titik-titik strategis juga akan kami lakukan segera,” ujarnya.

DPRD Kota Cirebon melalui Komisi I berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di wacana semata. Mereka juga berencana untuk membentuk tim evaluasi bersama Dishub guna memantau pelaksanaan reformasi tersebut secara berkala.

Dengan perombakan sistem retribusi parkir yang lebih modern dan transparan, diharapkan Kota Cirebon tidak hanya meningkatkan pendapatannya, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan bersih dari praktik penyimpangan.

Kontroversi Musorkot KONI Cirebon: Walikota Dituding Intervensi, Golkar Membantah Keras

Ketua Komisi I Agung Supirno SH Menjelaskan kepada media

Cirebon, 30 April 2025 – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cirebon melalui Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) tengah memanas setelah muncul tudingan intervensi dari Walikota Cirebon, Effendi Edo. Tuduhan ini dilayangkan oleh tim kuasa hukum salah satu calon ketua KONI, Handarujati Kalamullah, yang menyebut adanya dugaan cawe-cawe dari Walikota demi memenangkan calon tertentu. 

Tim hukum Handarujati mengungkapkan bahwa dua pertemuan yang digelar di rumah dinas Walikota pada 18 dan 25 April 2025 diduga menjadi ajang pengaruh politik. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah aparatur sipil negara (ASN), anggota DPRD, dan pengurus cabang olahraga (cabor) yang memiliki hak suara. Mereka menuding bahwa terjadi tekanan dan ancaman pencopotan jabatan terhadap ASN yang tidak mengikuti arahan untuk memilih calon tertentu. 

"Kami menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap netralitas ASN serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik," ujar perwakilan tim kuasa hukum.

Menanggapi tuduhan ini, Juru Bicara Walikota Cirebon yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Agung Supirno, membantah keras semua tudingan tersebut. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan mengarah pada fitnah. 

"Pertemuan itu bersifat silaturahmi biasa, tidak ada tekanan ataupun arahan politis. Walikota tidak pernah mengintervensi proses Musorkot KONI," tegas Agung, seraya meminta pihak penuduh untuk membuktikan klaim mereka secara hukum. 

DPD Golkar Kota Cirebon juga menyatakan bahwa partai dan Walikota tidak terlibat dalam dinamika pemilihan Ketua KONI dan meminta agar proses Musorkot dijaga independensinya tanpa diganggu oleh narasi yang bersifat provokatif. 

Ketegangan ini semakin memperkeruh situasi internal KONI Kota Cirebon, yang sebelumnya juga sempat bersitegang dengan Ketua DPRD Kota Cirebon terkait insiden komunikasi yang dinilai tidak etis. Sejumlah pihak kini menyerukan agar Musorkot dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik demi menjaga marwah organisasi olahraga daerah.

Kolak Candil: Relawan TIK Kota Cirebon Terima Donasi dari Alfimart dan Good Taste

Ketua Relawan TIK Kota Cirebon menyerahakan donasi kepada LKSA di Giat Kolak Candil

 

Cirebon, 21 Maret 2025 — Relawan TIK Kota Cirebon kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Kolak Candil, sebuah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendukung masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Salah satu bentuk dukungan yang diterima dalam kegiatan ini adalah donasi dari Alfimart dan Good Taste, yang disalurkan melalui Cirebon Suara bekerja sama dengan Relawan TIK Kota Cirebon.  

Dalam foto yang diabadikan saat kegiatan, perwakilan dari Relawan TIK Kota Cirebon yaitu Ketua Relawan TIK Kota Cirebon Bayu Purnama menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, termasuk beras dan peralatan makan, kepada pihak LKSA. Donasi ini diharapkan dapat membantu Yayasan atau LKSA yang membutuhkan serta mempererat solidaritas.  

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian dari Alfimart dan Good Taste yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi yayasan atau LKSA dan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi," ujar Ketua Relawan TIK Kota Cirebon.  

Program Kolak Candil sendiri terus berupaya menghadirkan inovasi sosial dan edukasi digital bagi masyarakat, dengan menggandeng berbagai pihak dalam sinergi yang positif. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa gotong royong dan kolaborasi dapat memberikan dampak besar bagi komunitas.

Acara Kolak Candil ini akan berakhir ditanggal 25 Maret 2025, dan insya allah akan dilanjutkan kembali di tahun yang akan datang, tutup Bayu Purnama.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, Relawan TIK Kota Cirebon optimis dapat terus melanjutkan program-program yang bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat.

Erry Yudhistira Gelar Reses di Kedungwungu dan Sitopeng, Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Infrastruktur dan Layanan Publik

 

Anggota DPRD Erry Yudhistira Ramadhan saat sedang reses ke masyarakat

Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Golkar, Erry Yudhistira Ramadhan, melaksanakan reses di dua lokasi berbeda, yakni di RW 02 Kedungwungu, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada Selasa (18/03/2025), serta di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, pada reses sebelumnya. Kedua kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Erry untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat setempat terkait berbagai masalah yang mereka hadapi.

Pada reses di Kedungwungu, warga setempat mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama mengenai kondisi infrastruktur yang rusak dan masalah banjir yang sering terjadi setiap musim hujan. Salah satu warga menyampaikan, "Mohon untuk Pak Dewan agar aspirasi warga mengenai infrastruktur diperhatikan. Di sini sering banjir, jadi kalau musim hujan kami khawatir." Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase yang selama ini menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

Erry Yudhistira menanggapi dengan serius keluhan warga, dan mengungkapkan bahwa banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses. "Selain masalah jalan, warga juga menginginkan perbaikan sistem drainase. Memang, drainase di sini sudah lama menjadi masalah, terutama saat musim hujan, yang menyebabkan banjir menggenangi pemukiman," jelas Erry. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi prioritas bagi dirinya dan akan segera dibawa dalam rapat di DPRD Kota Cirebon.

Erry menyebutkan bahwa ia merasa senang bisa mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga, karena dengan begitu ia bisa lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. "Aspirasi yang disampaikan warga ini akan menjadi pekerjaan rumah saya. Saya akan membawa semua aspirasi ini ke rapat di DPRD dan akan saya usulkan untuk segera ditindaklanjuti," ujar Erry.

Di sisi lain, pada reses yang dilaksanakan di RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, sebelumnya, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi serupa, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya. Mereka berharap agar kebutuhan dasar ini dapat segera dipenuhi guna meningkatkan kualitas hidup warga di lingkungan tersebut. "Kami sangat berharap pembangunan infrastruktur yang lebih baik agar kehidupan kami lebih nyaman dan aman," ujar seorang warga Sitopeng.

Erry menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan pada reses ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan legislatif. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam menyampaikan permasalahan mereka melalui forum-forum resmi agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat. "Masyarakat dan pemerintah daerah harus terus bersinergi untuk mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan," ujar Erry.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap aspirasi masyarakat, Erry juga mengungkapkan bahwa ia akan terus memperjuangkan agar perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan. "Ini adalah prioritas saya, dan saya akan terus mendorong agar proses ini berjalan sesuai harapan warga," tutupnya.

Pelarangan Live Music Selama Ramadan di Cirebon 2025, Pekerja Seni Musik Lakukan Protes

Surat Edaran Wali Kota Cirebon

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon resmi melarang pertunjukan live music di kafe, restoran, dan hotel selama bulan Ramadan 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.13.1/SE.5-DISBUDPAR, yang juga mengatur penutupan tempat hiburan malam, seperti klub malam, diskotek, pub, karaoke, dan panti pijat, mulai dua hari sebelum Ramadan hingga dua hari setelah Idulfitri 1446 H.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati kesucian bulan Ramadan. Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan dari para pekerja seni musik di Cirebon. Sejumlah paguyuban musisi lokal menggelar aksi protes di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, menuntut kebijakan yang lebih adil bagi mereka.

Perwakilan pekerja seni, yang tergabung dalam Paguyuban Musisi Cirebon (PMC), menyatakan bahwa larangan total terhadap live music sangat merugikan mereka. Menurut mereka, Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi musisi untuk tetap berkarya dalam suasana yang lebih religius, bukan malah kehilangan mata pencaharian.

"Kami tidak menolak aturan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi yang lebih manusiawi. Jika hiburan malam ditutup, setidaknya live music akustik dengan lagu-lagu religi masih diperbolehkan di kafe dan restoran," ujar Rizky, salah satu perwakilan PMC, dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, para musisi juga membawa alat musik mereka dan memainkan lagu-lagu bertema spiritual sebagai bentuk simbolis bahwa musik bisa menjadi bagian dari suasana Ramadan. Mereka menegaskan bahwa tidak semua bentuk live music bersifat mengganggu kekhusyukan ibadah.

Sementara itu, sebagai bentuk alternatif hiburan, Pemerintah Kota Cirebon menggelar Festival Ramadan 2025 yang menampilkan lomba obrog, peragaan busana muslim anak, serta bazar takjil. Namun, para musisi menilai bahwa festival ini tidak cukup untuk menggantikan dampak dari larangan live music terhadap keberlangsungan profesi mereka.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Cirebon belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para musisi. Mereka berharap ada dialog terbuka agar aturan ini bisa lebih fleksibel tanpa mengurangi esensi penghormatan terhadap bulan suci Ramadan.

Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Dipercepat, Pemerintah Umumkan Jadwal Resmi

 

Konferensi Pers Kemenpan RB

Jakarta, 17 Maret 2025 – Pemerintah resmi mengumumkan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan lebih cepat, dari yang semula dijadwalkan pada Oktober 2025 menjadi Juni 2025.  

Sementara itu, pengangkatan PPPK tetap akan berlangsung paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan arahan dari Presiden, dengan tujuan memastikan pelayanan publik yang lebih optimal serta memperhatikan hak-hak ASN, termasuk penempatan dan kesejahteraan mereka.  

Konferensi pers ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menyaksikan rekaman acara tersebut melalui platform media sosial resmi Kemenpan RB.  

Kebijakan percepatan pengangkatan ASN ini disambut baik oleh berbagai pihak, terutama para calon pegawai yang telah menunggu kepastian status mereka. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat sektor pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas birokrasi di berbagai daerah.