![]() |
Ketua Komisi I Agung Supirno SH Menjelaskan kepada media |
Cirebon, 30 April 2025 – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cirebon melalui Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) tengah memanas setelah muncul tudingan intervensi dari Walikota Cirebon, Effendi Edo. Tuduhan ini dilayangkan oleh tim kuasa hukum salah satu calon ketua KONI, Handarujati Kalamullah, yang menyebut adanya dugaan cawe-cawe dari Walikota demi memenangkan calon tertentu.
Tim hukum Handarujati mengungkapkan bahwa dua pertemuan yang digelar di rumah dinas Walikota pada 18 dan 25 April 2025 diduga menjadi ajang pengaruh politik. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah aparatur sipil negara (ASN), anggota DPRD, dan pengurus cabang olahraga (cabor) yang memiliki hak suara. Mereka menuding bahwa terjadi tekanan dan ancaman pencopotan jabatan terhadap ASN yang tidak mengikuti arahan untuk memilih calon tertentu.
"Kami menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap netralitas ASN serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik," ujar perwakilan tim kuasa hukum.
Menanggapi tuduhan ini, Juru Bicara Walikota Cirebon yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Agung Supirno, membantah keras semua tudingan tersebut. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan mengarah pada fitnah.
"Pertemuan itu bersifat silaturahmi biasa, tidak ada tekanan ataupun arahan politis. Walikota tidak pernah mengintervensi proses Musorkot KONI," tegas Agung, seraya meminta pihak penuduh untuk membuktikan klaim mereka secara hukum.
DPD Golkar Kota Cirebon juga menyatakan bahwa partai dan Walikota tidak terlibat dalam dinamika pemilihan Ketua KONI dan meminta agar proses Musorkot dijaga independensinya tanpa diganggu oleh narasi yang bersifat provokatif.
Ketegangan ini semakin memperkeruh situasi internal KONI Kota Cirebon, yang sebelumnya juga sempat bersitegang dengan Ketua DPRD Kota Cirebon terkait insiden komunikasi yang dinilai tidak etis. Sejumlah pihak kini menyerukan agar Musorkot dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik demi menjaga marwah organisasi olahraga daerah.