Komisi I DPRD Kota Cirebon Desak Perombakan Total Sistem Retribusi Parkir: “Tanpa Karcis, Parkir Gratis Harus Jadi Kenyataan

 

Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SH

Cirebon, 26 Mei 2025 – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi parkir di kota. Dalam kunjungan kerja ke UPT Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon baru-baru ini, para legislator menyatakan keprihatinan atas lemahnya sistem yang selama ini dinilai membuka celah kebocoran pendapatan daerah.

Langkah evaluatif ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Komisi I untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor parkir, sekaligus membenahi tata kelola yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

“Kami menilai sistem retribusi parkir saat ini belum optimal. Banyak potensi pendapatan daerah yang hilang karena pengawasan yang longgar dan belum adanya sistem yang transparan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, usai kegiatan monitoring, Senin (26/5).

Menurut Agung, salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan parkir di Kota Cirebon adalah masih dominannya sistem manual tanpa kontrol yang memadai. Hal ini, menurutnya, menjadi faktor utama kebocoran retribusi dan praktik pungutan liar yang kerap merugikan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Komisi I mendorong Dinas Perhubungan untuk mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam penarikan retribusi, seperti penggunaan karcis elektronik atau aplikasi pembayaran parkir.

“Sudah saatnya sistem digital diterapkan secara bertahap. Kota-kota lain sudah melakukan ini. Cirebon tidak boleh tertinggal,” tegasnya.

Tak hanya itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang titik-titik parkir yang memiliki potensi pendapatan besar. Menurut mereka, banyak lokasi parkir strategis di pusat kota yang belum dioptimalkan secara maksimal, baik dari sisi pengelolaan maupun penarikan retribusinya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan fasilitas parkir.

“Kami ingin masyarakat paham bahwa mereka berhak menolak membayar parkir jika tidak diberikan karcis resmi. Slogan ‘Tanpa Karcis, Parkir Gratis’ harus benar-benar diterapkan di lapangan,” katanya.

Komisi I mengungkapkan, langkah-langkah ini bukan semata demi meningkatkan PAD, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang adil, tertib, dan berpihak kepada kepentingan warga.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs Andi Armawan Msi, menyambut baik dorongan Komisi I dan menyatakan pihaknya siap melakukan pembenahan secara bertahap.

“Kami akan mulai dengan memperkuat pengawasan dan melanjutkan edukasi kepada juru parkir di lapangan. Evaluasi terhadap titik-titik strategis juga akan kami lakukan segera,” ujarnya.

DPRD Kota Cirebon melalui Komisi I berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di wacana semata. Mereka juga berencana untuk membentuk tim evaluasi bersama Dishub guna memantau pelaksanaan reformasi tersebut secara berkala.

Dengan perombakan sistem retribusi parkir yang lebih modern dan transparan, diharapkan Kota Cirebon tidak hanya meningkatkan pendapatannya, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan bersih dari praktik penyimpangan.

Kontroversi Musorkot KONI Cirebon: Walikota Dituding Intervensi, Golkar Membantah Keras

Ketua Komisi I Agung Supirno SH Menjelaskan kepada media

Cirebon, 30 April 2025 – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cirebon melalui Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) tengah memanas setelah muncul tudingan intervensi dari Walikota Cirebon, Effendi Edo. Tuduhan ini dilayangkan oleh tim kuasa hukum salah satu calon ketua KONI, Handarujati Kalamullah, yang menyebut adanya dugaan cawe-cawe dari Walikota demi memenangkan calon tertentu. 

Tim hukum Handarujati mengungkapkan bahwa dua pertemuan yang digelar di rumah dinas Walikota pada 18 dan 25 April 2025 diduga menjadi ajang pengaruh politik. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah aparatur sipil negara (ASN), anggota DPRD, dan pengurus cabang olahraga (cabor) yang memiliki hak suara. Mereka menuding bahwa terjadi tekanan dan ancaman pencopotan jabatan terhadap ASN yang tidak mengikuti arahan untuk memilih calon tertentu. 

"Kami menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap netralitas ASN serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik," ujar perwakilan tim kuasa hukum.

Menanggapi tuduhan ini, Juru Bicara Walikota Cirebon yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Agung Supirno, membantah keras semua tudingan tersebut. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan mengarah pada fitnah. 

"Pertemuan itu bersifat silaturahmi biasa, tidak ada tekanan ataupun arahan politis. Walikota tidak pernah mengintervensi proses Musorkot KONI," tegas Agung, seraya meminta pihak penuduh untuk membuktikan klaim mereka secara hukum. 

DPD Golkar Kota Cirebon juga menyatakan bahwa partai dan Walikota tidak terlibat dalam dinamika pemilihan Ketua KONI dan meminta agar proses Musorkot dijaga independensinya tanpa diganggu oleh narasi yang bersifat provokatif. 

Ketegangan ini semakin memperkeruh situasi internal KONI Kota Cirebon, yang sebelumnya juga sempat bersitegang dengan Ketua DPRD Kota Cirebon terkait insiden komunikasi yang dinilai tidak etis. Sejumlah pihak kini menyerukan agar Musorkot dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik demi menjaga marwah organisasi olahraga daerah.

Kolak Candil: Relawan TIK Kota Cirebon Terima Donasi dari Alfimart dan Good Taste

Ketua Relawan TIK Kota Cirebon menyerahakan donasi kepada LKSA di Giat Kolak Candil

 

Cirebon, 21 Maret 2025 — Relawan TIK Kota Cirebon kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Kolak Candil, sebuah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendukung masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Salah satu bentuk dukungan yang diterima dalam kegiatan ini adalah donasi dari Alfimart dan Good Taste, yang disalurkan melalui Cirebon Suara bekerja sama dengan Relawan TIK Kota Cirebon.  

Dalam foto yang diabadikan saat kegiatan, perwakilan dari Relawan TIK Kota Cirebon yaitu Ketua Relawan TIK Kota Cirebon Bayu Purnama menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, termasuk beras dan peralatan makan, kepada pihak LKSA. Donasi ini diharapkan dapat membantu Yayasan atau LKSA yang membutuhkan serta mempererat solidaritas.  

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian dari Alfimart dan Good Taste yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi yayasan atau LKSA dan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi," ujar Ketua Relawan TIK Kota Cirebon.  

Program Kolak Candil sendiri terus berupaya menghadirkan inovasi sosial dan edukasi digital bagi masyarakat, dengan menggandeng berbagai pihak dalam sinergi yang positif. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa gotong royong dan kolaborasi dapat memberikan dampak besar bagi komunitas.

Acara Kolak Candil ini akan berakhir ditanggal 25 Maret 2025, dan insya allah akan dilanjutkan kembali di tahun yang akan datang, tutup Bayu Purnama.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, Relawan TIK Kota Cirebon optimis dapat terus melanjutkan program-program yang bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat.