Ditolak Sekolah Tujuan, Belasan Orang Tua Datangi Setda Kota Cirebon; Disdik: Kuota Tidak Bisa Ditambah

Data Dapodik adalah kewenangan Kementerian, bukan Disdik

CIREBON SUARA – Belasan orang tua siswa mendatangi Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon untuk menyampaikan aspirasi terkait hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Senin (20/7). Mereka meminta Pemerintah Kota Cirebon memberikan solusi setelah anak-anak mereka tidak diterima di sekolah negeri yang menjadi pilihan.

Dalam audiensi tersebut, para orang tua mengaku kecewa terhadap hasil seleksi. Mereka mempertanyakan mekanisme penerimaan, termasuk dugaan adanya perubahan data alamat yang berdampak pada peluang peserta didik lolos melalui jalur domisili.

Sebagian besar orang tua yang hadir diketahui berasal dari wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Cirebon, seperti Celancang, Suranenggala, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah di SMP negeri yang diinginkan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota peserta didik maupun rombongan belajar (rombel) di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Ade Cahyaningsih, menjelaskan bahwa data pokok pendidikan (Dapodik) seluruh sekolah telah dikunci oleh Kementerian sebelum pelaksanaan SPMB dimulai.

"Dapodik setiap sekolah di Kota Cirebon sudah terkunci oleh kementerian sejak sebelum SPMB dibuka. Jadi kami tidak bisa menambah kuota atau rombongan belajar di luar ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ade menambahkan, apabila orang tua tetap menginginkan anaknya belajar di sekolah tujuan, mereka dapat membuat surat pernyataan bermeterai. Namun secara administrasi, data peserta didik tetap akan tercatat sesuai hasil penempatan yang ditetapkan oleh sistem.

"Kalau orang tua tetap memaksa anaknya masuk ke sekolah tujuan, mereka harus membuat surat pernyataan di atas materai. Tetapi secara data, siswa tersebut tetap akan tercatat di sekolah lain," jelasnya.

Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan SPMB, khususnya bagi calon peserta didik yang tinggal di wilayah perbatasan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada keterbatasan kewenangan karena harus menjalankan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Masyarakat pun berharap evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB dapat terus dilakukan agar proses penerimaan peserta didik pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih adil, transparan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi seluruh calon siswa.

Warga Soroti Dugaan "Dusun Gaib" di Desa Playangan, Minta Inspektorat dan DPMD Turun Tangan

Pemerintah Kabupaten diminta untuk turun tangan terkait masalah tersebut

CIREBON SUARA – Kabupaten Cirebon Dugaan adanya Dusun 5 yang disebut warga sebagai "dusun gaib" atau dusun fiktif di Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, menjadi perhatian masyarakat. Warga mempertanyakan dasar pembentukan dusun tersebut karena selama ini mereka meyakini Desa Playangan hanya terdiri dari empat dusun.

Menurut keterangan sejumlah warga, keberadaan Dusun 5 diduga hanya muncul dalam aspek administrasi, termasuk untuk kepentingan penerbitan Nomor Register Perangkat Desa (NRPD). Hingga saat ini, warga mengaku tidak mengetahui secara pasti letak, batas wilayah, maupun cakupan administratif dari Dusun 5 tersebut.

Salah seorang warga, Aryono, mengatakan masyarakat telah melakukan audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pemerintah Desa Playangan untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan Dusun 5. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai hasil maupun tindak lanjut dari audiensi tersebut.

"Kami hanya ingin mendapatkan penjelasan yang transparan. Kalau memang ada Dusun 5, di mana wilayahnya, siapa warganya, dan apa dasar pembentukannya," ujar Aryono.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, Pemerintah Desa Playangan tetap mengangkat seorang Kepala Dusun 5 melalui Surat Keputusan (SK), meskipun warga menduga dusun tersebut tidak memiliki wilayah yang nyata. Jabatan Kepala Dusun 5 disebut dipegang oleh seseorang berinisial KHR, yang menurut warga diduga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kuwu.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai fungsi, tugas, serta wilayah kerja Kepala Dusun 5. Hingga saat ini, warga mengaku belum mengetahui aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut.

Selain mempertanyakan keberadaan Dusun 5, warga juga mendesak Pemerintah Desa Playangan agar membuka dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan Kepala Dusun 5, termasuk dasar hukum pembentukan dusun tersebut.

Di sisi lain, masyarakat juga meminta pemerintah desa mempublikasikan secara terbuka rincian penggunaan Dana Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 yang disebut memiliki nilai sebesar Rp275.678.000. Menurut warga, keterbukaan informasi tersebut merupakan bagian dari prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Aryono juga menilai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan secara maksimal. Ia berpendapat transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

Atas berbagai persoalan tersebut, warga berharap Inspektorat Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, serta Bupati Cirebon dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Playangan, BPD Desa Playangan, maupun DPMD Kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Cirebon Suara membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Cirebon Suara: Media Online Generasi Z yang Hadir untuk Mengawal Transparansi Pemerintahan Kota Cirebon

Cirebon SETARA Berkelanjutan harus kita dukung penuh

CIREBON SUARA – Di tengah pesatnya perkembangan informasi digital, masyarakat membutuhkan media yang tidak hanya cepat menyampaikan berita, tetapi juga mampu menjaga objektivitas, independensi, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Berangkat dari semangat tersebut, Cirebon Suara hadir sebagai media online yang dikelola oleh Generasi Z dengan komitmen menjadi ruang informasi, edukasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Cirebon.

Sebagai media yang lahir dan berkembang di Kota Cirebon, Cirebon Suara memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Cirebon Suara berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah melalui pemberitaan yang berimbang, berdasarkan fakta, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi maupun tanggapan.

Kami meyakini bahwa fungsi media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam sistem demokrasi. Kritik yang kami sampaikan bukan bertujuan menjatuhkan siapa pun, melainkan menjadi masukan yang konstruktif agar pelayanan publik terus mengalami perbaikan.

Cirebon Suara akan terus mengawal berbagai kebijakan, program, maupun pelayanan yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Pengawasan tersebut meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Kami percaya bahwa setiap rupiah yang berasal dari pajak masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab dan setiap program pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh sebab itu, kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengangkat berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Di sisi lain, Cirebon Suara juga memberikan apresiasi kepada setiap OPD maupun aparatur pemerintah yang menunjukkan kinerja baik, menghadirkan inovasi pelayanan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Media harus mampu menghadirkan kritik yang objektif sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi.

Kami berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat semakin terbuka terhadap informasi publik, responsif terhadap kritik yang membangun, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, visi dan program pembangunan yang dijalankan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon dapat terlaksana secara optimal demi kemajuan Kota Cirebon.

Cirebon Suara akan terus berdiri bersama masyarakat. Kami tidak berpihak pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu, tetapi berpihak pada kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, dan kemajuan Kota Cirebon.

Karena bagi kami, informasi bukan sekadar berita, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pajak Restoran di Kota Cirebon, Sudahkah Seluruh Pelaku Usaha Memenuhi Kewajibannya?

 

Pemkot harus bisa laksanakan penagihan tanpa tebang pilih

CIREBON SUARA – Sektor kuliner di Kota Cirebon terus berkembang. Restoran, rumah makan, kafe, hingga tempat makan baru bermunculan di berbagai sudut kota. Di balik pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat: apakah seluruh restoran telah memenuhi kewajiban membayar pajak daerah sesuai ketentuan?

Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat pajak dari sektor restoran atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) diketahui terus melakukan pembinaan, edukasi, verifikasi lapangan hingga pengawasan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan data BPKPD, hingga akhir Juni 2026 terdapat 985 wajib pajak PBJT yang berada dalam pengawasan, dengan 695 wajib pajak tercatat aktif dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, data tersebut juga menunjukkan masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban atau masih memerlukan pembinaan lebih lanjut.

Masyarakat pun mempertanyakan apakah pengawasan telah dilakukan secara merata terhadap seluruh restoran, baik yang berskala besar maupun kecil.

Selain itu, muncul pula pertanyaan lain yang layak dijawab oleh pemerintah daerah, yakni apakah terdapat kendala administratif, sengketa, atau faktor lain yang menyebabkan sebagian pelaku usaha belum menyetorkan pajaknya. Pertanyaan tersebut penting untuk memberikan kepastian informasi kepada publik sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah.

Di sisi lain, apabila ditemukan adanya restoran yang belum memenuhi kewajiban pajak, masyarakat berharap penindakan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan, tanpa membedakan pelaku usaha tertentu.

Sebaliknya, apabila memang terdapat alasan hukum, proses keberatan, atau mekanisme administrasi yang menyebabkan status pembayaran belum terselesaikan, pemerintah juga diharapkan menyampaikannya secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Cirebon Suara mendorong BPKPD Kota Cirebon untuk menyampaikan data secara transparan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, langkah pembinaan yang telah dilakukan, serta tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Transparansi menjadi kunci agar seluruh pelaku usaha memperoleh perlakuan yang sama di hadapan aturan, sekaligus memastikan setiap rupiah pajak yang dipungut benar-benar berkontribusi bagi pembangunan Kota Cirebon.

ASN Hanya Absen, Ngopi, Pulang?" Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Tuai Sorotan, Aparatur Merasa Tak Dihargai

Apakabar anggota dpr ?

CIREBON SUARA – Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI yang menyebut mentalitas sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya "absen, ngopi, pulang, lalu absen lagi" menuai reaksi dari berbagai kalangan. Ucapan tersebut dinilai terlalu menggeneralisasi jutaan ASN di Indonesia yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan publik.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi II DPR RI melontarkan kritik terhadap budaya kerja sebagian ASN yang dinilai belum berorientasi pada hasil. Namun, pilihan diksi yang digunakan justru memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Banyak ASN merasa pernyataan tersebut tidak mencerminkan realitas yang mereka hadapi di lapangan. Guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, petugas administrasi, hingga pegawai pelayanan publik bekerja dengan target, beban administrasi, bahkan tidak sedikit yang harus bertugas di luar jam kerja.

Di berbagai daerah, disiplin ASN juga semakin ketat. Keterlambatan datang ke kantor, ketidakhadiran tanpa alasan, hingga tidak memenuhi target kinerja dapat berujung pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja sesuai ketentuan masing-masing pemerintah daerah dan instansi.

Ironisnya, di tengah ketatnya pengawasan terhadap ASN, muncul pertanyaan dari publik mengenai standar disiplin yang diterapkan kepada para pejabat negara, termasuk anggota DPR. Sebagian masyarakat menilai masih sering ditemukan kursi rapat yang kosong atau tingkat kehadiran anggota dewan yang menjadi sorotan publik.

Perbandingan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik: apakah standar penilaian terhadap ASN dan pejabat publik sudah diterapkan secara adil dan setara?

Pengamat kebijakan publik menilai kritik terhadap ASN tentu diperlukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya didasarkan pada data, evaluasi kinerja yang terukur, serta tidak menggeneralisasi seluruh ASN.

Di sisi lain, masyarakat juga berharap evaluasi terhadap kinerja lembaga legislatif dilakukan secara terbuka. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR diharapkan menunjukkan keteladanan dalam disiplin, kehadiran, produktivitas, serta akuntabilitas kepada publik.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab ASN semata. Seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga lainnya, dituntut memiliki standar profesionalisme dan akuntabilitas yang sama di hadapan masyarakat.

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan dalam forum resmi dan bertujuan menyajikan berbagai sudut pandang. Kritik terhadap suatu kebijakan maupun pejabat publik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan fakta.

Gaji Ke-13 ASN Kota Cirebon Akhirnya Cair, Namun Tanpa TPP, ASN Mengaku Belum Sesuai Harapan

Ada apa dengan pendapatan asli daerah?

CIREBON SUARA, Kota Cirebon – Penantian panjang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Cirebon akhirnya berakhir. Gaji ke-13 yang sempat mengalami keterlambatan kini telah dicairkan. Namun, pencairan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan para ASN.

Pasalnya, gaji ke-13 yang diterima hanya mencakup gaji pokok beserta komponen yang melekat, tanpa disertai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kondisi tersebut membuat nilai yang diterima ASN lebih kecil dibandingkan yang diharapkan, terutama setelah mereka menunggu hingga pertengahan Juli.

Sebelumnya, keterlambatan pencairan gaji ke-13 menjadi sorotan publik karena bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Banyak ASN yang mengandalkan gaji ke-13 untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti pembelian seragam, perlengkapan sekolah, buku, hingga biaya penunjang lainnya.

Meski hak tersebut akhirnya dibayarkan, tidak sedikit ASN yang mengaku harus kembali menyesuaikan kondisi keuangan keluarga lantaran tidak adanya komponen TPP dalam pencairan kali ini.

Pemerintah Kota Cirebon menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah hanya dapat merealisasikan pembayaran gaji pokok beserta komponen yang melekat, sementara TPP belum dapat dibayarkan.

Kondisi ini kembali memunculkan perhatian terhadap kesehatan fiskal Pemerintah Kota Cirebon. Sejumlah pihak menilai, keterlambatan pencairan yang diikuti dengan tidak dibayarkannya TPP menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar hak-hak ASN dapat dipenuhi secara optimal di masa mendatang.

Di sisi lain, sejumlah ASN tetap mengapresiasi pencairan gaji ke-13 meski nilainya tidak sesuai ekspektasi. Mereka berharap kondisi keuangan daerah dapat segera membaik sehingga pembayaran hak-hak pegawai, termasuk TPP, dapat kembali direalisasikan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi Cirebon Suara

Reklame Menjamur di Kota Cirebon, Sudahkah Semuanya Berizin dan Membayar Pajak Daerah?

Apakah pajak reklame terbayar?

CIREBON SUARA – Pemandangan papan reklame berukuran besar hingga baliho promosi kini semakin mudah dijumpai di berbagai sudut Kota Cirebon. Ruas-ruas jalan utama dipenuhi media promosi dari berbagai perusahaan, lembaga, hingga pelaku usaha. Namun di balik maraknya pemasangan reklame tersebut, muncul pertanyaan yang ramai diperbincangkan masyarakat: apakah seluruh reklame itu telah memenuhi ketentuan dan memberikan kontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak?

Reklame bukan sekadar media promosi. Keberadaannya diatur melalui berbagai ketentuan mengenai perizinan, lokasi pemasangan, ukuran, konstruksi, aspek keselamatan, hingga kewajiban pembayaran pajak daerah. Aturan tersebut dibuat agar reklame tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga memberikan manfaat bagi daerah dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Namun, banyaknya reklame yang berdiri di berbagai titik memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan. Apakah seluruh reklame yang terpasang telah memiliki izin yang masih berlaku? Apakah seluruh penyelenggara reklame telah memenuhi kewajiban membayar pajak daerah? Dan apakah ada evaluasi rutin terhadap reklame yang masa izinnya telah habis atau yang diduga tidak lagi memenuhi ketentuan?

Pertanyaan tersebut dinilai wajar mengingat pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap reklame yang memenuhi ketentuan dan membayar pajak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga pelayanan kepada masyarakat.

Selain persoalan pajak, masyarakat juga menyoroti keberadaan sejumlah reklame yang dinilai mengurangi estetika kota, berpotensi mengganggu pandangan pengguna jalan, hingga dipasang di lokasi yang dianggap terlalu padat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena menyangkut wajah Kota Cirebon sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Masyarakat berharap Pemerintah Kota Cirebon dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai tata kelola reklame, mulai dari jumlah reklame yang telah mengantongi izin, tingkat kepatuhan pembayaran pajak, hingga langkah pengawasan terhadap reklame yang masa izinnya telah berakhir atau yang apabila ditemukan tidak memenuhi ketentuan.

Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha yang telah mematuhi seluruh ketentuan tentu berhak memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

Sebagai bentuk kontrol sosial, masyarakat juga berharap dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh reklame yang berdiri di Kota Cirebon. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, serta menciptakan tata kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Redaksi Cirebon Suara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kota Cirebon serta perangkat daerah terkait apabila ingin memberikan penjelasan mengenai pengelolaan, perizinan, maupun pengawasan reklame di Kota Cirebon.

Parkir Liar Merajalela, Ke Mana Ketegasan Pemkot Cirebon?

Suara Masyarakat

CIREBON SUARA – Keluhan mengenai dugaan praktik parkir liar kembali mencuat di tengah masyarakat Kota Cirebon. Warga menilai aktivitas tersebut masih berlangsung di sejumlah ruas jalan utama dan seolah luput dari pengawasan, meski telah lama menjadi perhatian publik.

Beberapa titik yang paling sering dikeluhkan masyarakat di antaranya berada di Jalan Cipto Mangunkusumo sekitar kawasan CSB Mall, Jalan Ciremai Raya di kawasan Kecapi–Larangan, Jalan Ciremai Raya di sekitar RS Siloam Putera Bahagia Cirebon, hingga Jalan Sudarsono di kawasan RSD Gunung Jati.

Menurut keterangan sejumlah warga, di lokasi-lokasi tersebut masih terdapat kendaraan yang diparkir di bahu jalan dengan adanya oknum yang meminta uang parkir. Sebagian masyarakat mengaku tidak memperoleh karcis parkir setelah melakukan pembayaran sehingga memunculkan pertanyaan mengenai status dan legalitas pengelolaan parkir di lokasi tersebut.

"Kami tidak keberatan membayar parkir jika memang resmi dan jelas aturannya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada karcis dan apakah uang yang kami bayarkan benar-benar masuk ke kas daerah?" ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengguna jalan lainnya. Mereka menilai keberadaan kendaraan yang parkir di tepi jalan kerap mempersempit ruang lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk, sehingga memicu kemacetan dan meningkatkan potensi kecelakaan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai efektivitas pengawasan terhadap praktik parkir di Kota Cirebon. Warga berharap Pemerintah Kota Cirebon melalui instansi terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan ini, baik dengan melakukan evaluasi lokasi parkir, penertiban terhadap parkir yang tidak sesuai ketentuan, maupun meningkatkan transparansi pengelolaan parkir.

Masyarakat juga berharap setiap lokasi parkir yang memang resmi dilengkapi dengan rambu yang jelas, petugas yang memiliki identitas, tarif sesuai ketentuan, serta pemberian karcis kepada setiap pengguna jasa parkir sebagai bentuk akuntabilitas.

Persoalan parkir bukan hanya soal pungutan beberapa ribu rupiah. Lebih dari itu, parkir merupakan bagian dari tata kelola kota, ketertiban lalu lintas, pelayanan publik, hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika masyarakat mempertanyakan kejelasan pengelolaan parkir, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan fasilitas umum.

Kini masyarakat menunggu langkah nyata Pemerintah Kota Cirebon. Penertiban yang konsisten, pengawasan yang berkelanjutan, serta transparansi dalam pengelolaan parkir dinilai menjadi kunci untuk menjawab keresahan warga yang hingga kini masih terus disuarakan.

Redaksi Cirebon Suara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Perhubungan Kota Cirebon, maupun pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan tanggapan atas keluhan masyarakat yang dimuat dalam pemberitaan ini.

Anak Sekolah Sudah Masuk, Gaji Ke-13 ASN Kota Cirebon Masih Belum Cair: Alarm Bagi Kondisi Fiskal Daerah

APBD CIREBON JADI SOROTAN

 

CIREBON SUARA, Kota Cirebon – Hingga 13 Juli 2026, gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Cirebon belum juga dicairkan. Padahal, pada periode yang sama, tahun ajaran baru telah dimulai dan banyak orang tua, termasuk ASN, harus memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak seperti seragam, perlengkapan sekolah, hingga biaya penunjang lainnya.

Keterlambatan pencairan gaji ke-13 ini menjadi perhatian karena secara umum kebijakan pemerintah memberikan gaji ke-13 untuk membantu ASN menghadapi meningkatnya kebutuhan keluarga menjelang dan saat tahun ajaran baru. Dengan belum diterimanya hak tersebut, tidak sedikit ASN yang harus mengatur kembali kondisi keuangan rumah tangga mereka.

Pemerintah Kota Cirebon sebelumnya menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 masih menunggu ketersediaan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah pusat secara bertahap. Berdasarkan penjelasan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), kemampuan anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk membayar seluruh komponen gaji ke-13.

Bahkan, apabila pencairan dilakukan pada bulan Juli, komponen yang direncanakan untuk dibayarkan hanya berupa gaji pokok beserta tunjangan yang melekat sesuai ketentuan, tanpa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kebijakan tersebut diambil sebagai penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.

Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Cirebon. Pasalnya, di saat daerah lain telah merealisasikan pembayaran gaji ke-13, ASN Kota Cirebon masih harus menunggu kepastian pencairan. Situasi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa ruang fiskal daerah sedang menghadapi tekanan yang cukup besar.

Meski demikian, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan tetap berkomitmen memenuhi hak ASN dan menargetkan pencairan dapat dilakukan setelah kondisi kas daerah memungkinkan.

Keterlambatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan agar hak-hak ASN dapat dipenuhi tepat waktu, terutama ketika berkaitan dengan kebutuhan penting masyarakat seperti biaya pendidikan anak pada awal tahun ajaran baru.

H. Anang Kembali Pimpin RW 14 Permata Harjamukti Utara, Unggul dalam Pemilihan yang Berlangsung Kondusif

Foto Bersama Panitia dan Kedua Calon Ketua RW 14 PHU

CIREBON SUARA | Kota Cirebon – Pesta demokrasi pemilihan Ketua RW 14 Permata Harjamukti Utara, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon berlangsung meriah, aman, dan kondusif pada Minggu (12/7/2026). Antusiasme warga terlihat sejak pagi dengan memadati tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya.

Dari total 567 Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 499 warga menggunakan hak pilihnya, sementara 68 pemilih tidak hadir. Tingginya angka partisipasi tersebut menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinan di lingkungan RW.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, H. Anang berhasil memperoleh suara terbanyak dan kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin RW 14 Permata Harjamukti Utara pada periode berikutnya.

Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia

Seluruh tahapan pemilihan berjalan tertib di bawah pengawasan panitia pemilihan serta mendapat pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan perangkat Kelurahan Harjamukti. Proses penghitungan suara juga berlangsung secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon, sehingga hasil pemilihan dapat diterima dengan baik.

Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi serta menjaga suasana tetap kondusif selama proses demokrasi berlangsung.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Berbeda pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kebersamaan tetap menjadi yang utama," ujarnya.

Kemenangan H. Anang diharapkan mampu melanjutkan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah berjalan, sekaligus memperkuat sinergi antara pengurus RW, RT, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen warga.

Usai pemilihan, suasana keakraban tampak kembali terjalin. Warga dari kedua kubu saling bersalaman dan berbaur sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Momentum ini menjadi bukti bahwa demokrasi di tingkat lingkungan bukan hanya tentang menentukan pemimpin, tetapi juga mempererat persatuan demi kemajuan bersama.

Dengan berakhirnya proses pemilihan, masyarakat berharap seluruh pihak dapat kembali bersatu, meninggalkan perbedaan pilihan, dan bersama-sama mendukung program kerja Ketua RW terpilih untuk mewujudkan lingkungan RW 14 Permata Harjamukti Utara yang semakin maju, aman, dan harmonis.

Reporter: Kang Ajay

Editor: Redaksi Cirebon Suara

Festival Kesenian Harjamukti Bangkit Lagi Setelah 28 Tahun, Panggung Talenta Lokal Curi Perhatian Warga

 

Foto Bersama Camat Harjamukti dan Lurah Harjamukti

CIREBON SUARA – Setelah vakum hampir tiga dekade, Festival Kesenian Kelurahan Harjamukti akhirnya kembali digelar. Bertempat di halaman Kantor Kelurahan Harjamukti, Sabtu (27/6/2026), festival ini sukses menyedot antusiasme masyarakat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Cirebon ke-599.

Kembalinya festival ini menjadi momen yang penuh makna. Tak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi simbol bangkitnya semangat masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya khas Cirebon.

Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kota Cirebon Agung Supirno dan Ruri Tri Lesmana, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Agus Suherman, Forkopimcam Harjamukti, tokoh masyarakat, serta para Ketua RW dan RT.

Penampilan Tarian Jaipong oleh Warga Lokal

Lurah Harjamukti, Beny S.Sos, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana berkat kekompakan masyarakat.

"Alhamdulillah seluruh Ketua RW dan RT memberikan dukungan penuh. Hampir satu bulan kami terus membangun komunikasi dan koordinasi agar festival ini bisa berjalan dengan baik sebagai bentuk partisipasi menyemarakkan Hari Jadi Cirebon ke-599," ujarnya.

Sebanyak 12 penampilan menghiasi panggung festival. Menariknya, seluruh penampil merupakan putra-putri asli Kelurahan Harjamukti yang menampilkan beragam kesenian tradisional, mulai dari Tari Topeng, Tari Samba, hingga atraksi pencak silat.

Turut hadir Forkopimcam dan Anggota DPRD

Menurut Beny, potensi seni yang dimiliki masyarakat Harjamukti sangat besar dan layak mendapat ruang untuk terus berkembang.

"Semua penampil adalah warga lokal. Kami ingin menunjukkan bahwa Harjamukti memiliki banyak talenta yang mampu menjaga dan melestarikan budaya Cirebon," katanya.

Ia berharap kesempatan tampil dalam berbagai agenda budaya tingkat kota nantinya juga dapat menjadi wadah bagi para seniman lokal Harjamukti untuk terus berkarya.

"Kami siap apabila nantinya mendapat kesempatan tampil dalam agenda yang diselenggarakan Pemerintah Kota Cirebon. Insya Allah para pelaku seni dari Harjamukti siap memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas," tambahnya.

Sementara itu, Camat Harjamukti, Raden Yuki Maulana Hidayat, SSTP, menyampaikan bahwa festival tersebut menjadi bukti nyata tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan budaya daerah.

Menurutnya, setiap RW memiliki ciri khas yang ditampilkan dalam festival sehingga memperlihatkan kekayaan budaya yang dimiliki wilayah Harjamukti.

"Alhamdulillah di bawah koordinasi Pak Lurah Harjamukti, seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dengan sangat baik. Masing-masing RW menampilkan keunikan budaya yang dimiliki sebagai bentuk kecintaan terhadap adat dan tradisi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa melestarikan budaya bukan hanya melalui pertunjukan seni, tetapi juga melalui nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

"Semangat menjaga budaya harus terus hidup. Tidak hanya lewat tarian atau pertunjukan seni, tetapi juga melalui kebersamaan masyarakat yang saling mendukung. Semoga Festival Kesenian Harjamukti menjadi awal dari tradisi yang terus berlanjut di tahun-tahun mendatang," pungkasnya.

Kembalinya Festival Kesenian Harjamukti menjadi bukti bahwa budaya lokal masih memiliki tempat di hati masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, panggung ini sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan warisan budaya Cirebon agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Tokoh Pemuda Harjamukti Apresiasi Festival Kesenian: "Budaya Jangan Cuma Jadi Kenangan, Harus Terus Hidup!"

 

Penampilan Tari Jaipong

CIREBON SUARA – Festival Kesenian Kelurahan Harjamukti yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Cirebon ke-599 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh pemuda Harjamukti, Kang Ajay, yang menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat pelestarian budaya di tengah masyarakat.

Menurut Kang Ajay, penyelenggaraan festival ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi bukti bahwa budaya lokal masih memiliki tempat di hati masyarakat, khususnya generasi muda.

"Saya sangat mengapresiasi Festival Kesenian Kelurahan Harjamukti ini. Dari informasi para Ketua RW, pentas kesenian seperti ini terakhir kali diselenggarakan sekitar tahun 1998. Artinya, setelah puluhan tahun akhirnya budaya kita kembali tampil dan dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap festival tersebut tidak berhenti sebagai agenda sesaat, melainkan dapat menjadi kegiatan rutin setiap tahun, baik dalam rangka Hari Jadi Kota Cirebon maupun menjadi agenda mandiri Kelurahan Harjamukti.

"Harapan saya, festival seperti ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun. Jangan sampai berhenti di sini, karena budaya harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya,"tambahnya.

Kang Ajay juga memberikan apresiasi kepada Lurah Harjamukti, Beny S.Sos, yang baru menjabat namun dinilai mampu membangun kolaborasi dengan seluruh paguyuban RW hingga festival tersebut berhasil terselenggara.

Menurutnya, keberhasilan acara ini semakin istimewa karena terlaksana melalui semangat gotong royong masyarakat tanpa bergantung pada anggaran pemerintah.

"Pak Lurah Beny memang baru menjabat, tapi beliau berhasil merangkul seluruh paguyuban RW untuk bersama-sama menyukseskan festival ini. Yang paling luar biasa, kegiatan ini bisa terlaksana tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Ini bukti bahwa kalau masyarakat kompak, hal besar bisa diwujudkan," katanya.

Lebih lanjut, Kang Ajay menyoroti besarnya potensi seni dan budaya yang dimiliki masyarakat Harjamukti. Ia menilai masih banyak talenta lokal yang layak diberikan ruang untuk tampil dan berkembang.

"Kita seharusnya bangga karena masyarakat Harjamukti punya banyak seniman dan talenta yang terus melestarikan budaya-budaya khas Cirebon. Festival ini membuktikan bahwa budaya kita masih hidup, tinggal bagaimana kita terus memberi ruang agar tetap berkembang," tuturnya.

Festival Kesenian Kelurahan Harjamukti sendiri menjadi ajang berkumpulnya berbagai kelompok seni tradisional dan masyarakat dari berbagai RW. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, serta komitmen warga dalam menjaga identitas budaya Cirebon agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

"Budaya bukan cuma warisan masa lalu, tapi identitas yang harus terus kita hidup

kan untuk masa depan."

Warga Cangkol Selatan RW 06 Kompak Kerja Bakti, Lingkungan Bersih Kebersamaan Makin Erat

CIREBON, CIREBON SUARA – Budaya gotong royong masih terus terjaga di tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan warga Cangkol Selatan RW 06, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, pada akhir pekan.

Sejak pagi, warga dari berbagai kalangan mulai berkumpul untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Mulai dari pengurus RW, tokoh masyarakat, pemuda hingga warga setempat tampak antusias bergotong royong membersihkan sejumlah titik lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan saluran air, pemangkasan rumput liar, pengangkutan sampah, hingga penataan lingkungan agar terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman.

Ketua RW 06 Cangkol Selatan, Dwi Juliantoro, mengatakan kerja bakti merupakan agenda yang tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga.

“Melalui kerja bakti ini, kami ingin menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Alhamdulillah, warga sangat antusias dan kompak mengikuti kegiatan ini,” ujarnya.

Menurut Dwi, lingkungan yang bersih menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, keterlibatan seluruh elemen warga menjadi modal utama dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin sehingga semangat gotong royong yang telah menjadi budaya masyarakat dapat terus terpelihara.

Selain memberikan manfaat bagi kebersihan lingkungan, kerja bakti juga menjadi ruang silaturahmi yang efektif bagi warga. Di tengah kesibukan masing-masing, kegiatan tersebut mampu mempererat hubungan antar warga sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal.

Semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga Cangkol Selatan RW 06 menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana, namun memberikan dampak besar bagi kenyamanan dan keharmonisan masyarakat.

Dengan kolaborasi dan kekompakan yang terus terjaga, warga berharap lingkungan Cangkol Selatan dapat menjadi kawasan yang semakin bersih, sehat, dan nyaman untuk seluruh masyarakat. (KJ/CS)

Kota Cirebon Raih Penghargaan Terbaik Nasional Pengendalian Inflasi, Effendi Edo Terima Langsung dari Titiek Soeharto

 

Penyerahan penghargaan langsung oleh DPR RI Titiek Soeharto kepada Wali Kota Cirebon

CIREBON SUARA – Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi (Kemendagri Awards) yang disiarkan secara nasional oleh Metro TV.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si. dan diserahkan oleh perwakilan DPR RI, Titiek Soeharto, dalam seremoni penghargaan yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Penghargaan kategori Pengendalian Inflasi merupakan salah satu kategori utama dalam Kemendagri Awards yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan laju inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan strategis.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih Kota Cirebon. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha, dan masyarakat yang terus bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pihak yang selama ini berkomitmen menjaga Kota Cirebon tetap kondusif dan stabil," ujarnya.

Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Kota Cirebon sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon, mulai dari pemantauan harga pasar, operasi pasar murah, penguatan distribusi bahan pokok, hingga koordinasi intensif bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dinilai efektif dalam menjaga laju inflasi tetap terkendali.

Penghargaan tersebut juga menjadi bukti bahwa Kota Cirebon mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di tingkat nasional dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan raihan penghargaan ini, Kota Cirebon diharapkan dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai inovasi dalam pengendalian inflasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(ka)

Syarief Maulana Kembali Pimpin BM PAN Kota Cirebon, Siap Kawal Target Kursi PAN 2029

Foto Bersama DPD PAN Kota Cirebon

CIREBON – Kepemimpinan di tubuh organisasi sayap kepemudaan Partai Amanat Nasional (PAN), Barisan Muda PAN, kembali dipercayakan kepada Syarief Maulana. 

Syarief terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin DPD BM PAN Kota Cirebon dan melanjutkan tonggak kepemimpinan organisasi dalam memperkuat peran kader muda menghadapi kontestasi politik 2029.

Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Syarief menjadi bukti kuat dukungan kader terhadap kepemimpinannya. Pada periode mendatang, ia dipercaya menjadi motor penggerak kader muda untuk memperkuat basis partai sekaligus meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan.

Saat ditemui Rakyat Cirebon, Syarief menegaskan bahwa fokus kepemimpinannya akan diarahkan pada penguatan kaderisasi, konsolidasi organisasi, serta peningkatan peran anak muda dalam pembangunan daerah dan kehidupan bermasyarakat.

“Kepercayaan ini merupakan amanah yang besar. Saya bersama seluruh kader BM PAN Kota Cirebon siap bekerja keras untuk membangun organisasi yang lebih solid, aktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Syarief, DPD BM PAN Kota Cirebon harus menjadi wadah lahirnya kader-kader muda yang memiliki kapasitas, integritas, dan kepedulian sosial tinggi. Ia menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus masa depan partai politik.

“BM PAN Kota Cirebon harus hadir sebagai organisasi yang progresif dan dekat dengan masyarakat. Kami akan memperkuat kaderisasi, memperluas ruang partisipasi anak muda, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ia menambahkan, kepengurusannya akan fokus menjalankan berbagai program kepemudaan dan kegiatan sosial yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas basis dukungan PAN hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami ingin anak-anak muda tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi ikut terlibat dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya,” tambahnya.

Selain memperkuat organisasi, Syarief juga berkomitmen mendukung target politik DPD PAN Kota Cirebon pada Pemilu 2029. Ia optimistis sinergi antara BM PAN dan struktur partai akan menjadi kekuatan besar dalam meningkatkan elektabilitas serta perolehan kursi legislatif PAN.

“Kami siap mengawal target peningkatan kursi legislatif PAN pada Pemilu 2029. Semangat anak muda, kerja nyata, dan kedekatan dengan masyarakat akan menjadi modal utama kami untuk meraih hasil terbaik,” ujarnya.

Ia meyakini kolaborasi yang solid antara kader muda dan seluruh jajaran partai akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap PAN. Karena itu, BM PAN akan terus memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas jangkauan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kunci kemenangan ke depan adalah kebersamaan. Jika seluruh elemen partai bergerak bersama dan terus hadir di tengah masyarakat, saya yakin target PAN pada 2029 bisa tercapai,” pungkasnya. (its).

Wali Kota Cirebon Cek Sapi Presiden Sampai Hewan Kurban di Harjamukti, Pastiin Aman dan Sehat Jelang Idul Adha

 

Foto bersama penyerahan Sapi Presiden oleh Wali Kota Cirebon

CIREBON SUARA – Menjelang Idul Adha, Wali Kota Cirebon Effendi Edo SAP MSi bareng unsur Forkopimda turun langsung monitoring hewan kurban di wilayah Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Selasa (26/5/2026).

Salah satu titik yang dikunjungi yakni Kelurahan Argasunya untuk mengecek langsung sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang bakal disalurkan untuk masyarakat.

Nggak cuma itu, rombongan juga lanjut monitoring ke Pondok Pesantren Darul Mujahid dan Masjid Nurul Amal di Kelurahan Larangan. Di sana, kondisi hewan kurban dicek satu per satu buat memastikan semuanya sehat, layak, dan aman sebelum Hari Raya Idul Adha tiba.

Didampingi jajaran Forkopimda dan dinas terkait, Wali Kota melihat langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan mulai dari kondisi fisik, kebersihan kandang, sampai kesiapan panitia kurban di lokasi.

“Monitoring ini penting supaya masyarakat merasa aman dan tenang. Hewan kurban yang disalurkan juga dipastikan sehat dan sesuai ketentuan,” ujar salah satu petugas monitoring di lokasi.

Suasana monitoring pun terlihat santai tapi serius. Beberapa warga dan pengurus tempat kurban tampak antusias menyambut kedatangan rombongan.

Langkah ini jadi bentuk kesiapan Pemerintah Kota Cirebon jelang Idul Adha, sekaligus memastikan proses kurban berjalan lancar tanpa kendala kesehatan hewan.

Idul Adha tinggal menghitung hari, hewan kurban pun mulai dipantau ketat. Biar ibadah tetap khusyuk, daging aman dikonsumsi, dan warga makin nyaman.

Pemuda Jangan Cuma Viral Karena Ribut” — Kang Ajay Soroti Pentingnya Gerakan Positif Anak Muda Cirebon

Kang Ajay Tokoh Pemuda Harjamukti

KOTA CIREBON — Tokoh pemuda Harjamukti sekaligus Perwakilan Pemerintah dan Komunitas Relawan TIK Provinsi Jawa Barat Bidang Komunikasin Publik, Kang Ajay, ikut angkat suara soal kegiatan bebersih Masjid Merah RW 06 Kedung Menjangan, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon yang dilakukan Komunitas Generasi Milenial Cirebon.

Menurutnya, kegiatan seperti ini jadi bukti kalau anak muda Cirebon sebenarnya punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan, sejarah, dan tempat ibadah. Tinggal bagaimana ruang positifnya terus diperbanyak.

“Jujur kegiatan kayak gini harus sering-sering ada. Karena sekarang pemuda jangan cuma dikenal gara-gara kenakalan, tawuran, atau keributan di jalan. Anak muda juga harus bisa nunjukin kalau mereka mampu ikut membangun wilayahnya sendiri,” ujar Kang Ajay.

Ia menilai, gerakan sosial yang dibalut dengan kepedulian terhadap wisata religi bisa menjadi cara baru untuk mengajak anak muda lebih peduli terhadap sejarah Kota Cirebon.

“Cirebon itu punya banyak tempat bersejarah dan wisata religi yang keren, tapi kadang generasi sekarang malah belum tau. Nah kegiatan kayak begini jadi langkah bagus buat ngenalin lagi tempat-tempat itu,” katanya.

Kang Ajay juga berharap gerakan positif seperti ini tidak berhenti hanya satu kali kegiatan saja, melainkan bisa menjadi agenda rutin yang melibatkan lebih banyak pemuda maupun komunitas dari berbagai wilayah di Kota Cirebon.

“Kalau anak muda kompak bikin kegiatan positif, dampaknya pasti besar. Minimal lingkungan jadi lebih peduli, masyarakat nyaman, dan image pemuda juga jadi lebih baik,” lanjutnya.

Sementara itu, kegiatan bebersih Masjid Merah sendiri dilakukan bersama sejumlah pemuda dan perwakilan komunitas dengan membersihkan area dalam masjid hingga lingkungan sekitar.

Gerakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai membawa energi baru bahwa anak muda Cirebon juga bisa hadir dengan aksi nyata, bukan sekadar ramai di media sosial.

Komunitas Generasi Milenial Cirebon Gelar Bebersih Masjid, Dorong Wisata Religi & Sejarah Lokal

Kegiatan Bebersih Masjid Merah Kedung Menjangan Kalijaga

KOTA CIREBON — Semangat anak muda dalam menjaga sekaligus mengenalkan wisata religi terus digaungkan di Kota Cirebon. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam komunitas Generasi Milenial Cirebon menggelar kegiatan bebersih Masjid Merah RW 06 Kedung Menjangan, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Minggu (24/5).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap kebersihan tempat ibadah sekaligus upaya mengangkat potensi wisata religi dan sejarah yang ada di Kota Cirebon, khususnya di wilayah-wilayah yang masih belum banyak dikenal masyarakat luas.

Ketua pelaksana kegiatan, Ida Nur Amalia, mengatakan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata religi di daerahnya masing-masing.

“Pemuda Cirebon harus lebih aktif dan ikut turut serta membangun serta mengembangkan wisata religi yang ada di wilayahnya. Karena masih banyak potensi wisata religi di Kota Cirebon yang belum dikenal luas,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan bebersih masjid ini menjadi salah satu langkah awal untuk memperkenalkan keberadaan tempat-tempat religi yang memiliki nilai sejarah dan budaya di tengah masyarakat.

“Melalui gerakan sederhana seperti bebersih masjid ini, kami ingin mulai mengenalkan wisata religi yang ada. Harapannya masyarakat, khususnya generasi muda, lebih peduli terhadap sejarah dan budaya daerahnya sendiri,” lanjut Ida.

Sementara itu, Ketua Komunitas Generasi Milenial Cirebon M Alphin Alghani menuturkan bahwa kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan serta tempat ibadah akan menjadi agenda rutin komunitasnya ke depan.

Pihaknya juga ingin menghadirkan lebih banyak kegiatan positif bagi kalangan anak muda di Kota Cirebon agar energi dan kreativitas pemuda dapat diarahkan ke hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kedepannya kami akan rutin melaksanakan kegiatan seperti ini dan kegiatan sosial lainnya untuk lebih mengenalkan Kota Cirebon, terutama wisata religi dan sejarah yang ada. Kami juga ingin mengubah aktivitas para pemuda ke arah yang lebih positif dan baik,” ujarnya.

Tokoh pemuda Harjamukti, Kang Ajay, turut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan para pemuda tersebut. Menurutnya, kegiatan sosial seperti bebersih masjid menjadi contoh positif bahwa anak muda juga mampu memberikan kontribusi nyata untuk daerahnya.

“Ini kegiatan yang sangat positif dan harus didukung bersama. Harapan saya, pemuda lainnya juga bisa mengikuti hal-hal baik seperti ini. Pemuda jangan hanya terkenal karena kenakalan dan keributan saja, tapi juga harus bisa ikut membangun wilayahnya, khususnya kota kelahirannya sendiri agar bisa lebih berkembang,” katanya.

Selain membersihkan area dalam dan luar masjid, para peserta juga melakukan penataan lingkungan sekitar agar terlihat lebih nyaman dan asri.

Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari warga sekitar yang berharap gerakan serupa dapat terus dilakukan di berbagai titik wisata religi lainnya di Kota Cirebon. Dengan keterlibatan generasi muda, potensi wisata religi dan sejarah di Kota Udang diharapkan semakin berkembang dan dikenal lebih luas.

ICE Autonation 2026 Hadir di Cirebon, Bukti Kota Udang Kian Dilirik Event Nasional

 

ICE Autonation 2026 di Kota Cirebon

CIREBON SUARA – Kota Cirebon kembali jadi sorotan. Kali ini lewat gelaran otomotif bergengsi, Indonesia Contest Exhibition (ICE) Autonation 2026, yang sukses menarik perhatian pecinta otomotif dan anak muda di Kota Udang.

Event ini menjadi salah satu rangkaian tur nasional ICE Autonation dan menempatkan Cirebon sebagai seri kedua dalam agenda tahun ini. Kehadirannya bukan sekadar kontes kendaraan, tapi juga menjadi ruang berkumpulnya kreativitas, komunitas, dan hiburan dalam satu tempat.

ICE Autonation dikenal sebagai ajang yang memadukan berbagai elemen otomotif dan lifestyle. Di Cirebon, event ini menghadirkan beragam aktivitas menarik, mulai dari:

* Kontes modifikasi mobil dan motor

* Kompetisi audio kendaraan

* Pameran produk otomotif

* Hiburan untuk pengunjung umum

Suasana event terasa hidup dengan deretan kendaraan modifikasi yang tampil mencuri perhatian. Mulai dari konsep elegan, racing, hingga ekstrem, semuanya menunjukkan kreativitas tinggi dari para peserta.

Bukan hanya soal kendaraan, ICE Autonation juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas otomotif dari berbagai daerah. Mereka datang bukan hanya untuk berkompetisi, tapi juga untuk berbagi inspirasi dan memperluas jaringan.

Dipilihnya Cirebon sebagai salah satu kota penyelenggara bukan tanpa alasan. Posisi strategis dan antusiasme masyarakat terhadap event menjadi faktor penting.

Kehadiran ICE Autonation 2026 menjadi sinyal bahwa Cirebon mulai dilirik sebagai kota yang potensial untuk event berskala nasional, khususnya yang menyasar segmen anak muda.

Selain itu, event seperti ini juga memberikan dampak positif bagi daerah, mulai dari meningkatnya kunjungan masyarakat hingga perputaran ekonomi lokal, terutama di sektor UMKM dan kuliner.

Bagi generasi muda, ICE Autonation bukan hanya soal otomotif, tapi juga tentang gaya hidup. Event ini menghadirkan pengalaman yang lengkap—mulai dari visual kendaraan yang estetik, suasana seru, hingga momen sosial yang bisa dibagikan di media sosial.

Tidak heran jika event ini juga menjadi spot favorit untuk membuat konten, baik foto maupun video.

Gelaran ini juga membuka peluang besar bagi komunitas otomotif lokal di Cirebon untuk tampil dan dikenal lebih luas. Dengan hadirnya peserta dari berbagai kota, standar kreativitas pun semakin berkembang.

ICE Autonation 2026 diharapkan bisa menjadi momentum untuk terus mendorong lahirnya event-event kreatif lainnya di Cirebon.

Dengan suksesnya penyelenggaraan ICE Autonation 2026, Cirebon semakin membuktikan diri sebagai kota yang siap menjadi tuan rumah berbagai event besar.

Bukan tidak mungkin, ke depan Kota Udang akan semakin sering jadi destinasi utama untuk event nasional—khususnya yang dekat dengan dunia anak muda dan kreativitas.

Reses Masa Sidang II, Erry Yudhistira Ramadhan Tampung Aspirasi Warga Kalijaga dan Argasunya

 

Foto Bersama Anggota DPRD Erry Yudhistira Ramadhan, SH.

CIREBON, Cirebon Suara – Anggota DPRD Kota Cirebon dari Komisi II Fraksi Partai Golkar, Erry Yudhistira Ramadhan, menggelar kegiatan reses masa sidang II dengan menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Kegiatan reses yang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh dialog tersebut dihadiri puluhan warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan tempat tinggal.

Reses merupakan agenda resmi anggota legislatif untuk turun langsung ke masyarakat guna mendengar kebutuhan serta keluhan warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat diserap dan diperjuangkan dalam kebijakan serta program pembangunan daerah.

## Warga Sampaikan Beragam Aspirasi

Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka rasakan, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Beberapa warga Kelurahan Kalijaga mengungkapkan harapan terkait peningkatan infrastruktur lingkungan, seperti perbaikan jalan, drainase, serta fasilitas umum yang dinilai masih perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan usaha kecil dan dukungan bagi pelaku UMKM agar mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

Sementara itu, masyarakat Kelurahan Argasunya juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kebutuhan pembangunan di wilayah mereka. Mulai dari peningkatan fasilitas pendidikan, akses air bersih, hingga penataan kawasan permukiman yang lebih baik.

Dialog yang berlangsung dalam kegiatan reses tersebut berjalan interaktif, dengan warga secara langsung menyampaikan pandangan serta harapan mereka kepada wakil rakyat yang hadir.

## Komitmen Menyerap dan Memperjuangkan Aspirasi

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Erry Yudhistira Ramadhan menyampaikan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi warga agar dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, kegiatan reses menjadi momen penting bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat ini sangat penting bagi kami sebagai wakil rakyat. Semua masukan akan kami catat dan perjuangkan agar bisa dibahas dalam forum DPRD maupun disampaikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

## Peran Reses dalam Pembangunan Daerah

Kegiatan reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui reses, wakil rakyat dapat memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

Selain menampung aspirasi, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat yang mereka wakili.

Erry Yudhistira Ramadhan menegaskan bahwa dirinya akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat dan membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dengan memberikan masukan maupun saran yang konstruktif.

## Harapan Masyarakat

Warga yang hadir dalam kegiatan reses tersebut berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang nyata.

Menurut mereka, kegiatan reses menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan kepada wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk memperjuangkannya di tingkat kebijakan.

Dengan adanya dialog terbuka antara masyarakat dan anggota legislatif, diharapkan pembangunan di Kota Cirebon dapat berjalan lebih merata serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

## Komitmen Melanjutkan Aspirasi

Di akhir kegiatan, Erry Yudhistira Ramadhan kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam kegiatan reses tersebut.

Ia menyampaikan bahwa semua masukan akan dihimpun dan disampaikan dalam rapat serta pembahasan di DPRD agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjalin dengan baik sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.