Anak Sekolah Sudah Masuk, Gaji Ke-13 ASN Kota Cirebon Masih Belum Cair: Alarm Bagi Kondisi Fiskal Daerah

APBD CIREBON JADI SOROTAN

 

CIREBON SUARA, Kota Cirebon – Hingga 13 Juli 2026, gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Cirebon belum juga dicairkan. Padahal, pada periode yang sama, tahun ajaran baru telah dimulai dan banyak orang tua, termasuk ASN, harus memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak seperti seragam, perlengkapan sekolah, hingga biaya penunjang lainnya.

Keterlambatan pencairan gaji ke-13 ini menjadi perhatian karena secara umum kebijakan pemerintah memberikan gaji ke-13 untuk membantu ASN menghadapi meningkatnya kebutuhan keluarga menjelang dan saat tahun ajaran baru. Dengan belum diterimanya hak tersebut, tidak sedikit ASN yang harus mengatur kembali kondisi keuangan rumah tangga mereka.

Pemerintah Kota Cirebon sebelumnya menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 masih menunggu ketersediaan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah pusat secara bertahap. Berdasarkan penjelasan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), kemampuan anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk membayar seluruh komponen gaji ke-13.

Bahkan, apabila pencairan dilakukan pada bulan Juli, komponen yang direncanakan untuk dibayarkan hanya berupa gaji pokok beserta tunjangan yang melekat sesuai ketentuan, tanpa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kebijakan tersebut diambil sebagai penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.

Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Cirebon. Pasalnya, di saat daerah lain telah merealisasikan pembayaran gaji ke-13, ASN Kota Cirebon masih harus menunggu kepastian pencairan. Situasi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa ruang fiskal daerah sedang menghadapi tekanan yang cukup besar.

Meski demikian, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan tetap berkomitmen memenuhi hak ASN dan menargetkan pencairan dapat dilakukan setelah kondisi kas daerah memungkinkan.

Keterlambatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan agar hak-hak ASN dapat dipenuhi tepat waktu, terutama ketika berkaitan dengan kebutuhan penting masyarakat seperti biaya pendidikan anak pada awal tahun ajaran baru.